BOGOR, busernet.co.id || Kebakaran hebat yang melanda Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, Kabupaten Bogor, telah menyita perhatian publik. Selain persoalan lingkungan dan dampak terhadap masyarakat sekitar, penyebab kebakaran kini menjadi salah satu hal yang dipertanyakan.
Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, menyoroti proses penanganan dan investigasi pascakebakaran tersebut.
Menurut Rahmad, masyarakat tidak cukup hanya mendapatkan informasi mengenai proses pemadaman. Penyebab kebakaran juga perlu dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan dan investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu hal yang dipertanyakan adalah sejauh mana keterlibatan Laboratorium Forensik (Labfor) Polri dalam mengungkap titik awal dan penyebab kebakaran.
“Mengapa kepolisian tidak menerjunkan Tim Laboratorium Forensik ke TPAS Galuga?” menjadi salah satu pertanyaan yang disoroti Rahmad.
Penyebab Kebakaran Perlu Dibuktikan Secara Ilmiah

Kebakaran di kawasan pengelolaan sampah memiliki sejumlah kemungkinan penyebab. Karena itu, menurut Rahmad, penyelidikan tidak seharusnya berhenti pada dugaan awal sebelum terdapat hasil pemeriksaan yang dapat menjelaskan penyebab kebakaran.
Faktor cuaca dan kondisi kemarau, kelalaian dalam pengelolaan, maupun kemungkinan adanya faktor lain merupakan hal yang menurutnya perlu ditelusuri melalui proses investigasi.
Pemeriksaan secara ilmiah dinilai penting untuk mengetahui dari mana api pertama kali muncul, bagaimana api berkembang, serta faktor apa yang menyebabkan kebakaran meluas.
Rahmad juga menilai hasil pemeriksaan tersebut penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
“Publik berhak mengetahui apa penyebab sebenarnya dari kebakaran tersebut,” demikian inti kritik yang disampaikannya.
Pemkab Bogor Diminta Terbuka
Selain mempertanyakan proses penyelidikan, BPI KPNPA RI juga menyoroti keterbukaan Pemerintah Kabupaten Bogor setelah kebakaran berhasil ditangani.
Pertanyaan yang muncul bukan hanya mengenai penyebab kebakaran, tetapi juga bagaimana evaluasi terhadap pengelolaan TPAS Galuga dilakukan setelah insiden tersebut.
Evaluasi tersebut antara lain menyangkut sistem pengelolaan sampah, mitigasi terhadap potensi kebakaran, kondisi lingkungan sekitar, serta langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Rahmad mempertanyakan apakah pemerintah daerah akan membuka hasil evaluasi tersebut kepada masyarakat secara transparan.
Jangan Sampai Dugaan Menjadi Kesimpulan
Sorotan terhadap TPAS Galuga juga berkembang ke sejumlah isu lain, mulai dari tata kelola pengelolaan sampah, penggunaan anggaran, tata ruang, hingga kemungkinan adanya persoalan dalam pengelolaan kawasan.
Namun, berbagai kemungkinan tersebut perlu dibedakan dari fakta yang telah terverifikasi.
Karena itu, proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait menjadi penting untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran atau kelalaian. Jika ditemukan bukti, maka proses hukum dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan tersebut juga penting disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Tiga Pertanyaan yang Menunggu Jawaban
BPI KPNPA RI menilai setidaknya terdapat tiga pertanyaan utama yang perlu dijawab kepada publik:
-
Bagaimana kronologi dan penyebab kebakaran TPAS Galuga berdasarkan hasil penyelidikan ilmiah?
-
Apakah terdapat unsur kelalaian dalam pengelolaan TPAS dan bagaimana hasil pemeriksaan aparat penegak hukum?
-
Apa langkah konkret Pemkab Bogor dalam mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaan TPAS Galuga pascakebakaran?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut dinilai penting agar penanganan kebakaran tidak berhenti setelah api berhasil dipadamkan.
Api Padam, Investigasi Jangan Berhenti
Kebakaran TPAS Galuga pada akhirnya bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan. Yang juga menjadi perhatian adalah bagaimana penyebabnya dapat diketahui secara objektif dan bagaimana sistem pengelolaan sampah dievaluasi setelah kejadian.
BPI KPNPA RI mendorong aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat mengenai perkembangan investigasi dan evaluasi TPAS Galuga.
Bagi masyarakat, transparansi menjadi penting agar berbagai pertanyaan yang muncul tidak berkembang menjadi spekulasi.
Api mungkin telah padam, tetapi pertanyaan publik mengenai apa yang sebenarnya terjadi di TPAS Galuga masih menunggu jawaban.













