SUKABUMI, busernet.co.id || Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online (DPD IWO) Indonesia Kabupaten Sukabumi melayangkan desakan keras kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi. Sikap tegas ini dipicu oleh dugaan kebohongan publik serta pelanggaran total terhadap Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah di wilayah Nagrak, Kecamatan Cisolok.
Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi, Heriyadi, menegaskan instansinya tidak akan tinggal diam melihat pembiaran terhadap infrastruktur pendidikan yang mengabaikan keselamatan dan memanipulasi informasi publik.
“Kami menuntut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi segera mengambil tindakan konkret, memeriksa, dan mencopot oknum kepala sekolah yang bersangkutan. Pengabaian aturan SMKK Permen PUPR 10/2021 bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan siswa dan guru di sekolah, serta bentuk nyata dari pembangkangan hukum publik,” ujar Heriyadi dalam keterangan persnya.
DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi mendesak penerapan sejumlah poin pertanggungjawaban terhadap oknum kepala sekolah tersebut:
-
Pelanggaran Regulasi SMKK & Sanksi Administratif: Mengabaikan standar keselamatan kerja konstruksi melanggar UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Disdik Kabupaten Sukabumi didesak segera menghentikan sementara proyek fisik di lokasi terkait, melakukan evaluasi total, serta menjatuhkan sanksi administratif berat akibat kelalaian pengawasan teknis.
-
Sanksi Disiplin Berat ASN: Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dugaan kebohongan publik dan pembiaran pelanggaran regulasi fatal merupakan pelanggaran berat integritas. Disdik dan BKPSDM Kabupaten Sukabumi dituntut menjatuhkan hukuman disiplin berat, mulai dari pembebasan dari jabatan (pencopotan), penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
-
Konsekuensi Hukum Pidana: Dugaan kebohongan publik yang berimplikasi pada laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif maupun penyalahgunaan anggaran keselamatan kerja masuk ke ranah pidana, termasuk potensi Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001), Pasal Kelalaian yang Membahayakan Nyawa (Pasal 359 dan 360 KUHP), serta manipulasi data/berita bohong.
DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi berkomitmen terus mengawal kasus ini. Jika Disdik tidak segera mengambil langkah nyata, IWO Indonesia akan membawa berkas temuan langsung ke Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan atau Kepolisian) serta melaporkannya ke Ombudsman Republik Indonesia.
“Dinas Pendidikan jangan melindungi oknum. Publik berhak tahu ke mana anggaran sekolah dialokasikan, dan anak-anak didik kita berhak mendapatkan gedung sekolah yang aman, bukan bangunan yang dibangun di atas kebohongan dan pelanggaran hukum,” pungkas Heriyadi.













