JAKARTA, busernet.co.id || Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Unit Pengelola (UP) Terminal Terpadu Pulo Gebang resmi melanjutkan proyek peningkatan pagar keliling kawasan terminal untuk tahun anggaran 2026. Dengan gelontoran pagu anggaran fisik mencapai Rp4,06 miliar, proyek infrastruktur ini menarik perhatian terkait aspek transparansi, efisiensi penyerapan anggaran, dan kesesuaian spesifikasi teknis di lapangan.
Berdasarkan penelusuran dokumen teknis, proyek ini mengalokasikan anggaran perencanaan konsultan sebesar Rp68,2 juta. Tahap awal perancangan melibatkan PT HAYANA MANDIRI KONSULTAN selaku konsultan pengawas yang bertugas menyusun Detail Engineering Design (DED)—meliputi gambar detail pekerjaan, denah, dimensi, dan elevasi—serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
Sementara itu, untuk eksekusi pekerjaan fisik, UP Terminal Terpadu Pulo Gebang menunjuk PT PANGINDHO HAM MBUE sebagai kontraktor pelaksana.
Sorotan Nilai Kontrak dan Waktu Pelaksanaan
Data kontrak mencatat nilai pengerjaan fisik disepakati sebesar Rp3.807.349.288, selisih dari pagu anggaran awal yang dialokasikan. Masa kerja efektif ditetapkan selama 90 hari kalender, terhitung sejak penandatanganan dan dimulainya kontrak pada 7 September 2026.
Penelusuran di lokasi serta konfirmasi langsung kepada pihak pelaksana mengungkapkan target percepatan yang dicanangkan kontraktor. Direktur PT PANGINDHO HAM MBUE, Parulian Silalahi, menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan sebelum batas waktu tanpa mengurangi mutu bangunan.
“Pelaksanaan di lapangan akan kita upayakan selesai sebelum 90 hari agar dapat segera dipergunakan oleh UP Terminal Terpadu Pulo Gebang dan masyarakat,” ujar Parulian.
Uji Transparansi dan Pengawasan Publik
Sebagai proyek infrastruktur publik berskala miliran rupiah, pengawasan terhadap kepatuhan spesifikasi teknis (spesifikasi bahan, ketahanan struktur, dan akurasi dimensi) menjadi fokus utama para penggiat anggaran dan media.
Menanggapi hal tersebut, pihak kontraktor menyatakan keterbukaannya terhadap kontrol sosial selama proses konstruksi berlangsung.
“Dalam hal pelaksanaan di lapangan, kami terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat, terutama teman-teman penggiat anggaran dan media. Silakan disampaikan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Parulian.
Pembangunan peningkatan pagar keliling ini krusial untuk menunjang keamanan dan ketertiban aset kawasan Terminal Terpadu Pulo Gebang. Publik kini menanti ketepatan janji kontraktor dan ketatnya pengawasan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta agar dana APBD sebesar Rp3,8 miliar tersebut merefleksikan kualitas fisik yang sesuai standar dan bebas dari potensi penyelewengan.













