Sukabumi–busernet.co.id || Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-21 Tahun Sidang 2026, Rabu (16/09/2026), bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi.
Rapat paripurna tersebut dilaksanakan dalam rangka Persetujuan Bersama DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, sekaligus Penetapan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Tahun 2027.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua II H. Usep dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, S.M.
Turut hadir Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., jajaran anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan lainnya.
Badan Anggaran Sampaikan Hasil Pembahasan
Rangkaian rapat diawali dengan penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi mengenai hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Laporan tersebut disampaikan oleh H. Usep, yang memaparkan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sukabumi.
Setelah melalui berbagai tahapan pembahasan, DPRD bersama Pemerintah Daerah mencapai kesepakatan terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rangkaian agenda kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
Rencana Kerja DPRD Tahun 2027 Ditetapkan
Selain membahas Perubahan APBD 2026, rapat paripurna juga menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2027.
Rencana kerja tersebut menjadi bagian dalam menentukan arah pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada tahun mendatang, termasuk pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
Tambahan Dana Bagi Hasil Sekitar Rp89 Miliar
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP., menyampaikan bahwa persetujuan terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Menurutnya, setelah persetujuan bersama tersebut, dokumen Perubahan APBD selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi sesuai mekanisme yang berlaku.
“Alhamdulillah, hari ini kita melakukan rapat paripurna penandatanganan kesepakatan untuk RAPBD menjadi APBD Perubahan 2026. Hasil pembahasan antara Badan Anggaran dengan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sudah kita sepakati,” ujar Budi Azhar.
Ia menjelaskan, dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Kabupaten Sukabumi memperoleh tambahan dari bagi hasil sekitar Rp89 miliar.
Tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas daerah, dengan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib.
“Di APBD Perubahan ini kita mendapatkan tambahan dari bagi hasil sekitar Rp89 miliar. Tentu ini akan digunakan, sebagaimana yang disepakati kemarin, untuk program-program yang memang prioritas,” jelasnya.
Budi menegaskan, salah satu perhatian utama dalam penggunaan anggaran tersebut adalah pemenuhan belanja wajib, termasuk kebutuhan belanja pegawai dan kewajiban daerah lainnya.
Sementara anggaran yang tersedia setelah memenuhi belanja wajib akan diarahkan untuk mendukung program prioritas Pemerintah Kabupaten Sukabumi, di antaranya sektor infrastruktur, jalan, kesehatan, dan pendidikan, dengan tetap memperhatikan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
“Yang wajib itu adalah belanja wajib untuk membayar pegawai dan sebagainya, itu hukumnya wajib. Sisanya nanti mungkin kita serahkan kepada pemerintah untuk digunakan kepada program prioritas, seperti infrastruktur, jalan, kesehatan, pendidikan, kemudian sesuai dengan RPJMD yang harus terpenuhi di tahun 2026,” ungkapnya.
Dengan disepakatinya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut, proses selanjutnya memasuki tahapan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.













