BUOL, busernet.co.id || Pemerintah Kabupaten Buol menggelar rapat mediasi penyelesaian sengketa lahan masyarakat Desa Mopu di Aula Lantai III Kantor Bupati Buol, Kamis (7/5/2026). Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Moh. Yamin Rahim, S.H., M.H., dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, aparat penegak hukum, pihak perusahaan, pemerintah desa, koperasi, hingga perwakilan masyarakat pemilik lahan.
Rapat digelar sebagai upaya mencari solusi atas persoalan sengketa lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dinilai memerlukan penyelesaian secara menyeluruh, objektif, serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hadir dalam rapat tersebut unsur Kodim 1305-05/BT, Kejaksaan Negeri Buol, Polres Buol, ATR/BPN Kabupaten Buol, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pihak PT. UKMI dan PT. HIP, kepala desa terkait, pengurus koperasi, serta masyarakat Desa Mopu.
Dalam arahannya, Sekda Buol menegaskan bahwa persoalan penerbitan sertifikat tanah sejak tahun 2012 hingga 2019 harus dicermati secara teliti berdasarkan dokumen resmi dan fakta di lapangan. Pemerintah daerah, kata dia, mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah guna menjaga stabilitas dan menghindari konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Pemerintah daerah menginginkan penyelesaian yang adil, objektif, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Semua data kepemilikan harus diverifikasi agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” tegas Moh. Yamin Rahim dalam forum mediasi tersebut.
Ia juga membuka peluang kerja sama antara masyarakat dengan pihak perusahaan sebagai salah satu alternatif solusi yang dinilai dapat memberikan manfaat bersama tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat.
Sementara itu, Kepala Desa Mopu, Rusli Ramli, menjelaskan bahwa masyarakat memiliki dasar hukum atas lahan yang disengketakan. Dasar tersebut di antaranya berupa sertifikat program UKM Provinsi tahun 2012 dan program Prona/Ajudikasi tahun 2016.
Menurut Rusli, pemerintah desa juga telah menerbitkan surat pernyataan yang menegaskan bahwa lahan bersertifikat milik masyarakat berada di luar kawasan lahan usaha transmigrasi.
“Kami berharap persoalan ini diselesaikan berdasarkan dokumen resmi dan fakta yang ada, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas hak mereka,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Desa Mooyong menyampaikan bahwa batas administratif desa telah memiliki 12 titik batas resmi yang menjadi acuan pemerintahan desa. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan perluasan wilayah hingga memasuki lahan pribadi masyarakat.
Dari unsur penegak hukum, Kejaksaan Negeri Buol menilai persoalan sengketa tersebut perlu dipetakan sesuai kewenangan masing-masing pihak. Kejaksaan menyoroti adanya beberapa aspek yang perlu dipisahkan secara jelas, mulai dari sengketa kepemilikan tanah, batas wilayah administrasi, hingga persoalan keanggotaan koperasi.
Hal senada juga disampaikan Polres Buol yang menekankan pentingnya penyelesaian berdasarkan aturan hukum serta pembuktian kepemilikan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Sementara itu, pihak ATR/BPN Kabupaten Buol menegaskan perlunya verifikasi data dan dokumen resmi guna memastikan kesesuaian antara lokasi lahan bersertifikat dengan area yang saat ini dikelola koperasi maupun perusahaan.
Perwakilan masyarakat Desa Mopu dalam rapat tersebut meminta agar penyelesaian dilakukan secara objektif berdasarkan sejarah penguasaan lahan, dokumen resmi, dan fakta di lapangan, bukan atas dasar klaim sepihak.
Sebagai tindak lanjut hasil rapat, Pemerintah Kabupaten Buol memberikan waktu selama tujuh hari kepada masyarakat Desa Mopu, Koperasi Amanah, dan PT. HIP untuk melakukan negosiasi serta mediasi lanjutan guna mencari kesepakatan bersama.
Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak ditemukan titik temu, maka penyelesaian sengketa akan ditempuh melalui jalur hukum atau pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rapat mediasi sengketa lahan masyarakat Desa Mopu berakhir pada pukul 17.10 Wita dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.

























