Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Buolsulawesi

Pemkab Buol Percepat Penyiapan 12 Blok WPR Seluas 921 Hektare

busernett88
×

Pemkab Buol Percepat Penyiapan 12 Blok WPR Seluas 921 Hektare

Sebarkan artikel ini
IMG

BUOL, Busernet.co.id – Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, mempercepat penyiapan 12 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan total luas mencapai 921,02 hektare. Langkah ini dilakukan untuk membuka akses legal bagi masyarakat dalam mengelola pertambangan rakyat melalui mekanisme perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ke-12 blok WPR tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 68.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026.

Percepatan penyiapan WPR tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin langsung Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, di Ruang Rapat Bupati, Selasa (3/11/2026). Rapat itu dihadiri Sekretaris Daerah, sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait, Kepala KPH Pogogul, serta Kepala Cabang Dinas ESDM Kabupaten Buol.

Sebanyak 12 blok WPR tersebut tersebar di enam kecamatan, yakni Tiloan, Paleleh Barat, Bunobogu, Gadung, Karamat, dan Paleleh.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah menyepakati langkah fasilitasi terhadap seluruh tahapan penyiapan WPR hingga memenuhi persyaratan untuk penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Selain itu, Pemkab Buol berencana menyusun Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Izin Pertambangan Rakyat sebagai acuan pelaksanaan di daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan IPR nantinya dapat dilakukan melalui dua bentuk, yakni perseorangan dan koperasi, sesuai persyaratan yang ditetapkan. Pemerintah daerah juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait persyaratan, prosedur, dan tahapan pengurusan izin.

Meski demikian, proses penerbitan IPR tetap harus melalui mekanisme dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi kelengkapan dokumen pengelolaan WPR, kesesuaian tata ruang, ketentuan kehutanan, serta persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi, koordinasi antara Pemkab Buol, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan kementerian terkait akan terus diperkuat.

Melalui langkah tersebut, Pemkab Buol berharap aktivitas pertambangan rakyat dapat dikelola secara legal, tertib, dan memperhatikan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan. Di sisi lain, keberadaan WPR diharapkan mampu membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!