SURABAYA | busernet.co.id – Upaya memastikan hak-hak dasar dan kepastian hukum bagi masyarakat yang sedang menjalani proses hukum terus diperkuat di Jawa Timur. Salah satunya melalui penguatan koordinasi lintas instansi untuk mencegah terjadinya overstay, yakni penahanan yang berlangsung melewati batas waktu yang seharusnya.
Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, hadir langsung mendampingi jajaran Seksi Pelayanan Tahanan dalam Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Overstay yang digelar di Wyndham Surabaya City Centre, Rabu, 26 Agustus 2026.
Pertemuan yang diinisiasi Kemenko Kumham Imipas tersebut mempertemukan berbagai unsur yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses penahanan dan peradilan, mulai dari Rutan, Lapas, Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan.
Koordinasi tersebut menjadi langkah penting untuk menyatukan persepsi sekaligus memastikan informasi mengenai status hukum tahanan dapat diketahui secara akurat oleh seluruh pihak terkait.
Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, menegaskan bahwa pencegahan overstay merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemasyarakatan dalam memastikan hak-hak tahanan tetap terlindungi.
“Kami berkomitmen memastikan setiap tahanan mendapatkan pelayanan sesuai dengan status dan ketentuan hukum yang berlaku. Pencegahan overstay membutuhkan ketelitian data serta koordinasi yang kuat antara Rutan dengan aparat penegak hukum lainnya,” ujar Tristiantoro.
Menurutnya, persoalan overstay tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja. Diperlukan komunikasi dan pertukaran informasi secara berkelanjutan agar setiap perubahan status hukum tahanan dapat segera ditindaklanjuti.
“Sinkronisasi data menjadi kunci. Ketika data dari seluruh instansi sama dan diperbarui secara tepat waktu, potensi terjadinya keterlambatan dalam proses administrasi penahanan dapat ditekan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, Muhammad Ridla Gorjie, menjelaskan bahwa pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam pelaksanaan administrasi tahanan.
“Kami terus melakukan monitoring terhadap masa penahanan dan status hukum masing-masing tahanan. Melalui koordinasi terpadu ini, kami dapat mencocokkan data dengan instansi terkait sehingga setiap proses dapat ditindaklanjuti secara tepat,” jelas Ridla.
Ia menambahkan, koordinasi tersebut juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi potensi persoalan administrasi sejak dini.
“Data harus terus diperbarui dan dikomunikasikan. Apabila terdapat perubahan status, perpanjangan penahanan maupun tahapan proses hukum berikutnya, informasi tersebut harus segera diketahui agar tidak terjadi kekeliruan,” tambahnya.
Dari sisi pengamanan, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) Rutan Kelas I Surabaya, Andra Naftali Gustaf Vano, menilai kejelasan status hukum tahanan juga memiliki kaitan erat dengan pengelolaan keamanan dan ketertiban di dalam rutan.
“Data yang akurat sangat membantu jajaran pengamanan dalam mengetahui status setiap tahanan. Dengan administrasi yang tertib, pengawasan dan pelayanan dapat berjalan lebih optimal,” ungkap Andra.
Menurutnya, sinergi antara petugas pelayanan tahanan dan jajaran pengamanan harus terus diperkuat sehingga setiap informasi terkait status tahanan dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas.
“Kami siap mendukung proses sinkronisasi data dan koordinasi lintas bagian. Keamanan harus berjalan seiring dengan pelayanan dan pemenuhan hak-hak tahanan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, pencocokan data menjadi salah satu bagian penting pembahasan. Data tahanan perlu dipastikan memiliki kesesuaian antara dokumen yang berada di Rutan dengan informasi dari Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkecil potensi terjadinya perbedaan data, keterlambatan informasi, maupun persoalan administrasi yang dapat berdampak pada masa penahanan seseorang.
Bagi Rutan Kelas I Surabaya, sistem administrasi tahanan yang akurat juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setiap proses harus dilakukan secara tertib, transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepastian status hukum juga diharapkan dapat membantu mengurai berbagai persoalan yang berkaitan dengan kapasitas hunian. Dengan informasi yang jelas mengenai status tahanan, proses pemindahan, perpanjangan, pelimpahan maupun tahapan hukum lainnya dapat dikoordinasikan dengan lebih baik.
Tristiantoro menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat komunikasi dengan seluruh aparat penegak hukum yang berkaitan dengan pengelolaan tahanan.
“Kami tidak ingin ada hak masyarakat yang terabaikan akibat persoalan administrasi. Karena itu, koordinasi dan monitoring harus dilakukan secara konsisten. Prinsipnya, pelayanan pemasyarakatan harus memberikan kepastian, ketepatan dan perlindungan terhadap hak-hak tahanan,” pungkasnya.
Rakor Tim Terpadu Penanganan Overstay tersebut menjadi bagian dari langkah bersama untuk membangun tata kelola penahanan yang semakin terintegrasi. Sinergi Rutan, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan menjadi fondasi penting agar proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan dan tepat waktu.
Dengan penguatan sinkronisasi data dan koordinasi lintas instansi, Rutan Kelas I Surabaya menegaskan komitmennya mencegah terjadinya overstay sekaligus memastikan setiap tahanan memperoleh pelayanan dan kepastian hukum sesuai haknya.













