Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Bencana & LingkunganHukum & KriminalIsu Lingkungan & IklimKonflik & KeamananLaporan KhususNasionalPemerintahan DaerahPolitik Dunia

Dinas lingkungan hidup saat ini Tercoreng karena tidak bisa mengambil keputusan tentang lingkungan

busernett88
×

Dinas lingkungan hidup saat ini Tercoreng karena tidak bisa mengambil keputusan tentang lingkungan

Sebarkan artikel ini
IMG 20260428 WA0051

 

BUNGO, Busernet.co.id 28/04/2026. Meskipun Peraturan Daerah (Perda) mengenai pertambangan emas tanpa izin (PETI) sudah jelas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) seringkali tidak bisa “memutuskan” atau menutup tambang tersebut secara langsung karena keterbatasan kewenangan dan kendala teknis di lapangan, maka dari itu tanya sama POL PP, POLISI dan lainnya.

 

Berdasarkan kajian dan kondisi riil, berikut adalah alasan mengapa DLH tidak bisa bertindak sendiri atau memutuskan perkara tersebut secara sepihak, namun sampai kini belum ada keputusannya, apa pernah Kadis DLH musyawarah mengenai PETI ini di waktu-waktu dekat ini..?

IMG 20260428 WA0052

Pergeseran Kewenangan (UU No. 3 Tahun 2020) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 (UU Minerba) menarik sebagian besar kewenangan pertambangan ke Pemerintah Pusat dan Provinsi. DLH Kabupaten/Kota seringkali tidak memiliki wewenang eksekusi langsung terhadap kegiatan pertambangan, melainkan hanya pada pengawasan dampak lingkungan.

 

DLH berwenang mengawasi dan menindak pencemaran lingkungan, itu sudah suatu poin bagi dinas lingkungan hidup untuk turun kelapangan (perdata/administratif) berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. Namun, penutupan tambang karena ilegal (tidak berizin) adalah ranah hukum pidana pertambangan yang menjadi kewenangan Inspektur Tambang (ESDM) dan Kepolisian.

 

PETI seringkali melibatkan masyarakat setempat yang menggantungkan hidup dari tambang tersebut. Penertiban secara paksa sering kali terbentur kendala sosial, risiko  dan konflik sudah sering terjadi sesama masyarakat setempat, contoh nya aja baru beberapa hari sebelum ini, apakah pemerintah tau kejadiannya, terutama dusun kami sendiri,” ujar warga

 

Lemahnya Koordinasi Antarlembaga Penanganan tambang ilegal memerlukan koordinasi antara DLH, ESDM, Kepolisian, dan Satpol PP. Dalam praktiknya, sering terjadi ego sektoral atau kurangnya koordinasi yang membuat penegakan aturan tidak maksimal.

 

SE olah-olah masyarakat sekarang tidak percaya lagi dengan pemerintah kabupaten Bungo masalah Penambangan ilegal,  karena masalah PETI ini seringkali didukung oleh cukong (pemodal) besar dan jaringan yang kuat, yang bahkan terkadang melibatkan oknum aparatur, sehingga penertiban menjadi sulit.

 

Kesimpulannya DLH bisa memberikan sanksi administratif berupa teguran atau penghentian aktivitas jika ditemukan pencemaran. Namun, untuk menutup tambang secara permanen karena tidak memiliki izin (PETI), diperlukan tindakan yustisi oleh penegak hukum (Polisi/PPNS ESDM).

 

(Maskur)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!