Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Hukum & Kriminal

Semakin Menjadi ! Diduga Galian C Ilegal Beroperasi Dengan Bebas di Daerah Sungai Pagar Kampar (Riau) !!

laily2919
×

Semakin Menjadi ! Diduga Galian C Ilegal Beroperasi Dengan Bebas di Daerah Sungai Pagar Kampar (Riau) !!

Sebarkan artikel ini
IMG 20261121 WA0403

Kampar (Riau) |  busernet.co.id ‐ Kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB/Galian C) di daerah Kampar Kiri semakin menjadi.

Kegiatan tersebut diduga beroperasi secara ilegal dan tidak menjalankan penambangan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Indonesia.

Diduga kuat Galian C tersebut juga tidak memiliki izin tambang atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), yang pengajuannya terintegrasi melalui sistem OSS-RBA.

Saat tim kami melakukan pengawasan di daerah Kabupaten Kampar, tim kami melihat adanya kegiatan penambangan tanah Galian C yang diduga ilegal karena tidak ada sama sekali pekerja yang menggunakan alat keselamatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) saat bekerja.

Tim langsung turun dan mendatangi salah satu masyarakat yang ada di sana dan bertanya: “Sudah berapa lama Galian C tersebut beroperasi?” Menurut narasumber yang tidak mau disebutkan namanya, ia mengatakan bahwa: “Galian C tersebut memang sudah beberapa bulan beroperasi tanpa menggunakan SOP.” Lalu kami juga menanyakan siapa pemilik Galian C yang diduga ilegal tersebut. Ia menjawab: “Pemilik Galian C tersebut adalah Haji Jul atau JL,” ujarnya. Narasumber juga memberikan pernyataan bahwa Galian C diduga kuat tidak memiliki izin lengkap.

Penambangan Galian C ilegal memengaruhi lingkungan, infrastruktur, sosial-ekonomi, dan keselamatan warga. Karena beroperasi tanpa izin dan tanpa reklamasi pascatambang, dampaknya sering dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.

Sanksi pidana untuk kegiatan ini jika memang benar atau terbukti melanggar adalah:

– Undang-Undang Minerba: Jika pelanggaran SOP berujung pada kegiatan tanpa izin yang sah atau melampaui batas izin, pelaku dapat dijerat Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.
– – Undang-Undang Lingkungan Hidup: Jika aktivitas Galian C menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, pelaku dapat dikenai sanksi berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana berlapis.

Menurut pendapat kami, diduga kuat APH setempat menutup mata terhadap kegiatan tersebut. Bisa jadi semua kegiatan ini sudah dikoordinasikan dengan APH karena wilayah tersebut sering juga dijumpai APH yang sedang melintas di sana. Seragamnya ada, tetapi kehadirannya tak terasa. Begitulah kenyataan yang terjadi di daerah Kampar Kiri saat ini.

Kami meminta kepada Bapak Kapolsek Kampar Kiri, Kompol Nurman, S.H., M.H., untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan tersebut. Jika memang terbukti benar, kami meminta untuk langsung menindak tegas kegiatan tersebut. Jangan biarkan sumpah pengabdian hanya menjadi formalitas, sementara kenyataan di lapangan dibiarkan tanpa tindakan.

Haryanto Hutapea

(Bersambung)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!