Garut, Busernet.co.id – Di tengah kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut yang menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) bagi mantan Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan, muncul kritik tajam sekaligus keprihatinan mendalam dari kalangan pemerhati pendidikan. Kebijakan yang disebut sebagai langkah transisi dan penyesuaian itu justru dinilai sebagai bukti nyata lemahnya profesionalitas aparatur, sekaligus mengindikasikan adanya kekeliruan yang dipelihara menjadi budaya di tubuh organisasi dinas terkait.
Pandangan dan penilaian tegas ini disampaikan oleh Oos Supyadin S.E., M.M., seorang pemerhati pendidikan dan kebijakan publik. Menurutnya, isu penugasan kembali pejabat lama dengan dalih masa transisi bukanlah hal baru, melainkan pola yang berulang setiap kali terjadi pergantian pimpinan di Dinas Pendidikan. Hal inilah yang kemudian memicu pertanyaan besar: sampai kapan kondisi ini akan berlangsung dan kapan pendidikan Garut benar-benar akan melompat maju?
“Setiap kali ada Kepala Dinas yang baru, selalu saja alasan yang dikemukakan adalah soal transisi, soal penyesuaian, atau pembenahan organisasi. Pertanyaan saya sederhana: ‘Mau iraha pendidikan Garut arek maju na?’ (Kapan pendidikan Garut akan maju?),” tegas Oos Supyadin saat dihubungi, Kamis (28/05/2026).
Menurutnya, pola yang berulang ini sangat tidak sehat bagi kemajuan dunia pendidikan. Seharusnya, pergantian pimpinan atau penataan struktur organisasi justru disikapi dengan kesiapan matang dan perubahan ke arah lebih baik, bukan malah kembali mengandalkan pejabat-pejabat lama karena sistem baru dianggap belum siap berjalan.
“Yang jelas, kondisi seperti ini adalah indikator yang sangat kuat dan nyata adanya ketidakprofesionalan dari para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Garut. Mengapa? Karena penataan organisasi itu harusnya sudah dipikirkan matang-matang, sudah ada skemanya, dan sudah ada kesiapan SDM-nya. Kalau harus kembali lagi ke cara lama karena alasan belum siap, berarti ada kegagalan dalam manajemen dan perencanaan,” ujarnya.
Lebih mendalam lagi, Oos menegaskan bahwa pendidikan memegang peran paling utama dalam membangun peradaban dan karakter bangsa. Ia menekankan, pendidikan bukan sekadar urusan administrasi atau fasilitas fisik semata, melainkan soal pembentukan jati diri dan akhlak.
“Pendidikan adalah fundamental pembangunan. Pendidikan bukan sekadar pajangan perpustakaan, bukan sekadar bangunan megah atau fasilitas lengkap, akan tetapi pendidikan adalah sebuah perilaku. Perilaku yang mampu menuntun kita bersama pada tatanan kehidupan yang berakhlak mulia dan beradab luhur,” ucap Oos dengan penuh penekanan.
Oos juga menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam melihat fenomena yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan saat ini. Menurutnya, kesalahan atau kekeliruan dalam pola kerja seolah dibiarkan, dipertahankan, dan lama-kelamaan mengakar menjadi sebuah budaya organisasi yang keliru. Hal inilah yang menjadi penghambat terbesar kemajuan pendidikan di Garut.
“Sungguh harus menjadi keprihatinan kita bersama, ketika ada kekeliruan yang terus dipelihara, dibiarkan berjalan, bahkan lama-kelamaan menjadi sebuah budaya organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Garut. Ini yang harus diputus rantainya,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembenahan birokrasi seharusnya bertujuan untuk efisiensi dan peningkatan kualitas layanan. Namun fakta di lapangan menunjukkan, perubahan struktur yang dilakukan justru membuat kinerja terhambat sehingga harus menggunakan jalan pintas berupa penugasan kembali mantan pejabat. Hal ini, menurutnya, mencoreng tujuan awal reformasi birokrasi itu sendiri.
“Reformasi birokrasi itu tujuannya agar kerja lebih rapi, lebih cepat, dan lebih profesional. Tapi kalau faktanya setelah struktur diubah, tetap harus mengandalkan orang-orang lama karena yang baru belum paham atau belum mampu, berarti sistem yang dibangun itu cacat sejak awal. Ini yang harus dievaluasi total oleh Pemerintah Kabupaten Garut,” tambahnya.
Lebih jauh ia mengingatkan, alasan “masa transisi” tidak boleh dijadikan tameng yang dipakai terus-menerus setiap kali ada pergantian pemimpin. Dalam dunia kerja yang profesional, masa adaptasi seharusnya berjalan singkat dan tidak mengganggu alur pelayanan publik. Apalagi urusan pendidikan adalah urusan wajib yang menyangkut masa depan ribuan siswa di Garut.
“Jangan sampai nasib pendidikan anak-anak Garut menjadi korban dari ketidaksiapan dan ketidakprofesionalan birokrasi. Kami berharap, ke depan penataan organisasi dilakukan dengan kajian mendalam, pemetaan SDM yang jelas, dan kesiapan yang matang. Jangan sampai nanti ada Kadisdik baru lagi, masalahnya tetap sama, alasan transisi lagi. Kapan majunya?” tandasnya.
Kritikan keras dan pandangan mendasar ini menjadi catatan kontras di tengah pendapat yang menilai penugasan eks Korwil masih dalam koridor administratif. Bagi Oos Supyadin, sah atau tidak secara hukum, yang paling penting adalah substansi pelayanan, kesiapan aparat, dan bagaimana pendidikan benar-benar melahirkan manusia yang beradab. Jika perubahan struktur malah membuat kerja kacau dan kekeliruan justru dijadikan budaya, maka pembenahan bukan hanya di struktur, tapi pada mentalitas dan integritas pejabatnya.
(M.A.Zakariyya S.E)













