BOGOR, – busernet.co.id // Sebuah pabrik tahu yang berlokasi di Jalan Baru Kemang, Desa Tonjong, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan masyarakat menyusul dugaan pelanggaran perizinan bangunan dan pembuangan air limbah produksi langsung ke aliran kali.(12/11/2026)
Berdasarkan penelusuran awak media di lapangan, terdapat bangunan yang diduga memasuki area sempadan sungai serta saluran pembuangan air limbah produksi yang mengarah ke aliran kali. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas bangunan dan kepatuhan pengelola usaha terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup.
Pihak Usaha Mengaku Memiliki Izin
Saat dikonfirmasi awak media, salah seorang pegawai sekaligus keluarga pemilik usaha menyampaikan bahwa pabrik tersebut telah beroperasi selama belasan tahun.
” *Saya usaha sudah belasan tahun, Pak. Gak mungkin saya usaha tidak memiliki izin. Lurah dan camat juga pastinya mengetahui. Silakan konfirmasi lebih lanjut ke pihak kecamatan,”* ujarnya.
Sementara itu, seorang perempuan yang berada di lokasi menyebutkan bahwa pengurusan perizinan usaha sudah dilakukan
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai kapasitas dan kewenangan pihak yang disebut terlibat dalam pengurusan perizinan.
Camat Tajurhalang Janji Lakukan Pengecekan
Menanggapi persoalan tersebut, Camat Tajurhalang merespons dan menyatakan akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi dengan melibatkan Satpol PP serta Kepala Desa Tonjong.
Langkah tersebut menjadi perhatian masyarakat. Publik berharap pengecekan tidak hanya sebatas melihat kondisi bangunan, tetapi juga memeriksa dokumen perizinan, kesesuaian tata ruang, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta titik pembuangan akhir limbah produksi.
Ancaman Sanksi Jika Pelanggaran Terbukti
Sejumlah ketentuan hukum dapat menjadi dasar pemeriksaan terhadap aktivitas usaha tersebut.
1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
– Pasal 60 jo. Pasal 104 mengatur larangan membuang limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Jika seluruh unsur pidana terbukti, ancamannya penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar
– Pasal 98 mengatur tindak pidana pencemaran yang dilakukan dengan sengaja hingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu atau kriteria kerusakan lingkungan. Ancaman pidananya dapat mencapai 3–10 tahun penjara dan denda Rp3–10 miliar, bergantung pada akibat yang ditimbulkan.
2. UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
Pasal 71 mengatur sanksi terhadap perbuatan karena kelalaian yang mengakibatkan terganggunya tata air daerah aliran sungai, kerusakan sumber air, atau pencemaran air. Penerapannya harus memperhatikan ketentuan pidana yang berlaku setelah penyesuaian peraturan perundang-undangan.
3. PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
Pasal 16 dan Pasal 17 mengatur penetapan garis sempadan sungai. Apabila hasil kajian resmi menunjukkan terdapat bangunan di dalam sempadan sungai, bangunan tersebut berstatus quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.
4. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Ketentuan ini mengatur pengendalian pencemaran air, kewajiban pengelolaan air limbah, serta sanksi administratif. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan hingga pencabutan perizinan sesuai jenis dan tingkat pelanggaran.
✅*Masyarakat Menuntut Kepastian, Bukan Sekadar Janji*
Masyarakat berharap Camat Tajurhalang bersama Satpol PP, Kepala Desa Tonjong, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, serta instansi pengelola sumber daya air segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.
*Ada empat hal yang menjadi tuntutan publik:*
1. Memeriksa seluruh dokumen perizinan dan persetujuan lingkungan pabrik.
2. Melakukan pengujian kualitas air pada saluran pembuangan dan aliran kali.
3. Memastikan apakah bangunan memasuki badan atau sempadan sungai berdasarkan pengukuran resmi.
4. Menindak tegas pengelola usaha apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan hukum.
Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kegiatan usaha tidak boleh mengabaikan kewajiban menjaga lingkungan dan fungsi sungai.
Kini publik menunggu realisasi janji Camat Tajurhalang untuk turun langsung ke lokasi. Apakah hasil pemeriksaan nantinya akan ditindaklanjuti dengan penegakan aturan, atau hanya berhenti pada pemeriksaan administratif?
Hingga berita ini diterbitkan, hasil pemeriksaan lapangan belum diperoleh. Pihak pengelola usaha dan pihak lain yang disebut dalam pemberitaan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab. (Fr)













