Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Laporan Khusus

PABRIK TAHU DI TONJONG DIDUGA SEROBOT SEPADAN SUNGAI DAN BUANG LIMBAH KE SUNGAI, PERIZINAN DISEBUT DIKECAMATAN!

rilliswawan
×

PABRIK TAHU DI TONJONG DIDUGA SEROBOT SEPADAN SUNGAI DAN BUANG LIMBAH KE SUNGAI, PERIZINAN DISEBUT DIKECAMATAN!

Sebarkan artikel ini
IMG 20261112 WA0140

 

BOGOR – Busernet.co.id,// Keberadaan sebuah pabrik tahu di Jalan Baru Kemang, Desa Tonjong, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan publik. Pasalnya, bangunan pabrik tersebut diduga berdiri hingga memanfaatkan kawasan sempadan sungai. Tak hanya itu, saluran pembuangan limbah hasil produksi juga diduga dialirkan langsung ke sungai.

 

Berdasarkan pantauan awak media di lokasi pada Kamis (12/11/2026), terlihat bangunan pabrik berada di sisi aliran sungai. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait legalitas bangunan, kesesuaian tata ruang, serta sistem pengelolaan limbah hasil produksi.

 

Persoalan ini menjadi perhatian karena kawasan sempadan sungai memiliki fungsi penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, mencegah kerusakan bantaran, serta melindungi kualitas air dari pencemaran.

 

Pihak Pabrik Mengaku Memiliki Izin, Camat Disebut Mengetahui

 

Saat dikonfirmasi awak media, salah seorang pegawai yang juga merupakan keluarga pemilik usaha mengaku bahwa pabrik tahu tersebut telah memiliki izin dan sertifikat. Bahkan, menurut keterangannya, usaha tersebut sudah beroperasi selama belasan tahun.

 

“Saya usaha sudah belasan tahun, Pak. Enggak mungkin saya enggak memiliki izin. Lurah dan camat pun sudah mengetahui. Silakan konfirmasi kepada pihak kecamatan,” ungkapnya.

 

Ketika ditanya mengenai proses pengurusan perizinan, pihak pabrik kembali menyampaikan bahwa izin telah diperoleh dari kecamatan.

 

Pernyataan tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar. Jika benar pihak kecamatan mengetahui keberadaan pabrik tersebut, apakah seluruh proses perizinan bangunan dan kegiatan usahanya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

 

Lantas, dokumen apa yang sebenarnya dimiliki pihak pabrik? Apakah sudah mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), persetujuan lingkungan, serta persetujuan teknis pengelolaan air limbah?

 

Sebab, pengakuan memiliki izin tidak serta-merta membenarkan keberadaan bangunan apabila ternyata lokasinya melanggar ketentuan garis sempadan sungai.

 

Camat Tajurhalang Jangan Tutup Mata, Pengawasan Dipertanyakan!

 

Jika benar bangunan pabrik tersebut berdiri memasuki kawasan sempadan sungai, pemerintah daerah perlu segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan sesuai kewenangannya.

 

Mengacu pada Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, keberadaan bangunan di kawasan sempadan sungai harus mengikuti ketentuan garis sempadan yang telah ditetapkan.

 

Bangunan yang terbukti berada dalam kawasan sempadan sungai dapat dikenai penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Sementara itu, dugaan pembuangan limbah produksi langsung ke sungai juga tidak boleh dianggap persoalan sepele. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pencemaran atau pelanggaran baku mutu air limbah, pemilik usaha dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Ancaman Sanksi Hukum

 

Beberapa ketentuan hukum yang perlu menjadi perhatian:

 

1. PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung: Pelanggaran ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pembekuan atau pencabutan PBG dan SLF, hingga perintah pembongkaran sesuai pelanggarannya.

 

2. UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 98: Apabila terbukti secara sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air, pelaku dapat diancam pidana penjara 3–10 tahun dan denda Rp3 miliar–Rp10 miliar.

 

3. Pasal 99 UU Nomor 32 Tahun 2009: Apabila pelanggaran terjadi akibat kelalaian dan mengakibatkan dilampauinya baku mutu air, ancaman pidananya 1–3 tahun penjara dan denda Rp1 miliar–Rp3 miliar.

 

4. Pasal 100 UU Nomor 32 Tahun 2009: Pelanggaran baku mutu air limbah dapat dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar, dengan memperhatikan persyaratan penerapan pidananya.

 

DLH dan Dinas PUPR Kabupaten Bogor Diminta Segera Turun Tangan

 

Atas temuan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUPR, DPMPTSP, serta Satpol PP Kabupaten Bogor diminta tidak tinggal diam.

 

Pemeriksaan menyeluruh perlu segera dilakukan, mulai dari pengukuran garis sempadan sungai, pemeriksaan dokumen perizinan bangunan, hingga pengujian sampel limbah produksi yang diduga dialirkan ke sungai.

 

Camat Tajurhalang juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka terkait pernyataan pihak pabrik yang menyebut bahwa usaha tersebut telah diketahui dan memiliki izin dari pihak kecamatan.

 

Jangan sampai alasan usaha sudah beroperasi belasan tahun dijadikan pembenaran apabila dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran terhadap aturan bangunan dan lingkungan hidup.

 

Masyarakat tentu tidak menolak keberadaan usaha mikro maupun industri rumah tangga. Namun, kegiatan usaha harus tetap mematuhi aturan, menjaga lingkungan, dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

 

Kini publik menunggu ketegasan pemerintah Kecamatan Tajurhalang dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Apakah dugaan pelanggaran tersebut akan diperiksa secara serius, atau justru dibiarkan tanpa kejelasan?

 

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya meminta klarifikasi resmi dari Camat Tajurhalang dan instansi terkait mengenai legalitas bangunan serta pengelolaan limbah pabrik tahu tersebut.

 

Awak media juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pemilik usaha maupun pihak kecamatan demi menjaga keberimbangan pemberitaan.(Fr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!