Sumedang, – busernet.co.id // Banyak peristiwa terjadi yang menimpa para pejabat atau kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota serta Wakil Walikota, saat mereka tersandung skandal atau melakukan tindakan pidana umum maupun pidana khusus salah satunya korupsi.
Tentu saat mereka menjadi tersangka bahkan terdakwa hingga terpidana ada mekanisme yang harus di tempuh secara administrasi kenegaraan.
Semisal kasus yang melilit Wakil Bupati Sumedang, yang secara terang benderang mengakui telah terjadi peristiwa pelanggaran dugaan pidana bahkan sudah ada laporan di Polda Jawa Barat walaupun sudah di cabut oleh pelapor, yang juga ada nya kebohongan yang di lakukan Wabup dimana dalam berbagai kesempatan di awal membantah ada peristiwa yang viral namun pada akhirnya mengakui setelah di” intograsi” KDM.
Bupati tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk menjatuhkan sanksi administratif atau sanksi jabatan (seperti pemberhentian atau peringatan resmi berlandaskan undang-undang) kepada Wakil Bupati.
Hubungan Kedudukan dan Kewenangan bukan atasan langsung Secara Administratif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dan Wakil Bupati adalah satu paket pasangan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan diangkat oleh Bupati, tanggung jawab kerja, Wakil Bupati memang bertugas membantu Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang dilimpahkan kepadanya.
Namun, dalam hal pelanggaran ketentuan atau pemberian sanksi formal, mekanismenya tunduk pada aturan perundang-undangan, pihak yang berwenang Memberi Sanksi sanksi administratif terhadap wakil kepala daerah (wakil bupati/wakil wali kota) atau kepala daerah diatur secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai tingkatannya dan pelanggaran yang dilakukan.
Apabila wakil bupati melanggar larangan atau tidak melaksanakan tugas, kewenangan penjatuhan sanksi berada pada pejabat berwenang seperti Menteri Dalam Negeri atau Gubernur, bukan keputusan sepihak Bupati.
Dasar hukum utama pemberhentian bupati dan wakil bupati di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Pasal 78 hingga Pasal 83.Alasan Pemberhentian (Pasal 78)Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan (2), bupati dan/atau wakil bupati berhenti karena:
– Meninggal dunia
– Permintaan sendiri.
– Diberhentikan, yang disebabkan oleh, berakhir masa jabatannya.
-Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
– Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan.
-Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah.
– Melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
-Terjerat tindak pidana tertentu (seperti korupsi, terorisme, makar) atau menjadi terdakwa dengan ancaman pidana minimal 5 tahun.Pemberhentian Sementara (Pasal 83)Bupati dan/atau wakil bupati diberhentikan sementara oleh Menteri Dalam Negeri (tanpa usulan DPRD) apabila didakwa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, kejahatan terhadap keamanan negara, atau diancam pidana penjara minimal 5 tahun, serta ketika berstatus sebagai terdakwa atau menjalani masa tahanan.
– Melakukan perbuatan tercela
Kriteria Perbuatan Tercela Mahkamah Konstitusi dan praktik hukum mengonkretkan norma “perbuatan tercela” agar tidak bersifat samar atau subjektif. Tindakan nyata yang termasuk di antaranya melanggar etika moral berat, seperti: Berjudi Mabuk-mabukan Menggunakan atau mengedarkan narkoba, berzina atau berselingkuh
Edi Sutiyo, SH ( Praktisi Hukum/ Pembina JARI)
(Purwanto)













