BOGOR – busernet.co.id // Integritas dan transparansi pejabat publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju kepada seorang pejabat bernama Rizki Akbar, yang dikenal dengan sapaan Bombom, menyusul munculnya sejumlah sorotan mengenai gaya hidup, rekam jejak kedinasan, serta dugaan persoalan dalam pelaksanaan kegiatan proyek pemerintah.
Sorotan tersebut disampaikan Rizwan Riswanto, Ketua PETISI 26 (Masyarakat Sipil Bogor Bersatu), yang juga menjabat sebagai Ketua BPI KPNPA RI Bogor dan Sekjen Presidium Aktivis Jabar.
Menurut Rizwan, pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan organisasi, tetapi juga memperhatikan rekam jejak, integritas, profesionalisme, dan evaluasi kinerja pejabat yang bersangkutan.
Ia mempertanyakan proses evaluasi terhadap pejabat yang mendapatkan kepercayaan menduduki posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor pada era kepemimpinan Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi.
Gaya Hidup Mewah Jadi Pertanyaan Publik
Rizki Akbar disebut pernah menjabat sebagai Kepala UPT Jalan dan Jembatan, kemudian menduduki jabatan Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Informasi yang disampaikan narasumber menyebutkan bidang tersebut kemudian mengalami perpindahan organisasi perangkat daerah (OPD) ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Di tengah tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah, gaya hidup yang dikaitkan dengan kepemilikan kendaraan mewah, aktivitas komunitas otomotif, serta keterlibatan dalam lingkungan komunitas golf menjadi perhatian Rizwan.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara transparan apabila memang menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara penghasilan resmi dan kepemilikan harta kekayaan.
“Pejabat publik harus mampu memberikan keteladanan. Jika muncul pertanyaan masyarakat mengenai kewajaran harta kekayaan dan gaya hidup, maka penjelasan secara terbuka menjadi penting,” demikian substansi kritik yang disampaikan Rizwan.
Meski demikian, gaya hidup atau kepemilikan kendaraan tertentu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Penilaian mengenai kewajaran kekayaan harus didasarkan pada data harta kekayaan, sumber penghasilan, dan hasil pemeriksaan lembaga berwenang.
Rekam Jejak Hukum dan Dugaan Proyek Fiktif Perlu Diklarifikasi
Nama Rizki Akbar juga disinggung terkait perkara suap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyeret mantan Bupati Bogor Ade Yasin.
Dalam keterangannya, Rizwan menyebut Rizki Akbar pernah dipanggil KPK sebagai saksi dalam perkara tersebut. Pemanggilan sebagai saksi merupakan bagian dari proses penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun bukti keterlibatan dalam tindak pidana.
Selain itu, Rizwan turut menyoroti dugaan penyimpangan dalam kegiatan pemeliharaan jalan ketika yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Sorotan lainnya berkaitan dengan dugaan penggunaan perusahaan daerah dari Papua dalam kegiatan yang disebut-sebut sebagai proyek fiktif.
Dugaan tersebut dinilai perlu ditelusuri secara menyeluruh, mulai dari proses pengadaan, dokumen kontrak, pelaksanaan pekerjaan, pencairan anggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, aparat penegak hukum diharapkan melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.
Regulasi ASN dan Kewajiban Transparansi Harta Kekayaan
Rizwan menilai, pejabat yang menduduki jabatan struktural di lingkungan pemerintahan terikat pada kewajiban menjaga integritas, profesionalisme, serta kehormatan institusi negara.
Sejumlah ketentuan yang relevan untuk menjadi perhatian antara lain:
UU Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, khususnya prinsip transparansi dan kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara yang diwajibkan oleh peraturan.
UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dapat diterapkan apabila unsur-unsur tindak pidana korupsi terbukti melalui proses hukum.
PP Nomor 94 Tahun 2021, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur kewajiban dan larangan serta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS.
Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2014, tentang Gerakan Hidup Sederhana bagi ASN, sebagai pedoman pembentukan perilaku sederhana dan keteladanan aparatur.
Namun, dugaan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan sesuai kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.
PETISI 26 Desak Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum Bertindak
Rizwan Riswanto meminta Inspektorat Kabupaten Bogor melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rekam jejak kedinasan, pelaksanaan tugas, serta kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan harta kekayaan apabila yang bersangkutan termasuk kategori wajib lapor.
Ia juga mendorong KPK, Kejaksaan, maupun aparat penegak hukum terkait untuk menindaklanjuti informasi dugaan proyek fiktif dan kemungkinan penyimpangan anggaran apabila tersedia bukti awal yang cukup.
Menurutnya, pengawasan terhadap pejabat publik bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap individu, melainkan bagian dari kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
“Jangan sampai jabatan publik menjadi ruang yang tertutup dari pengawasan. Setiap dugaan harus diperiksa secara objektif, transparan, dan berdasarkan hukum. Jika tidak terbukti, nama baik yang bersangkutan juga harus dipulihkan,” menjadi penegasan dalam substansi tuntutan tersebut.
Hak Jawab dan Klarifikasi
Untuk menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan, redaksi Busernet.co.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Rizki Akbar terkait sorotan gaya hidup, riwayat pemanggilan sebagai saksi dalam perkara Ade Yasin, dugaan persoalan proyek pemeliharaan jalan, serta informasi mengenai dugaan kegiatan fiktif yang menggunakan perusahaan daerah dari Papua.
Redaksi juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor melalui instansi terkait memberikan penjelasan mengenai riwayat jabatan, evaluasi kinerja, serta tindak lanjut atas setiap pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sampai terdapat hasil pemeriksaan atau putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, seluruh dugaan tersebut harus ditempatkan sebagai informasi yang memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Kontrol publik adalah bagian dari demokrasi. Jabatan merupakan amanah, bukan kekebalan dari pengawasan.
Penulis: Rizwan Riswanto
Ketua PETISI 26 – Masyarakat Sipil Bogor Bersatu
Ketua BPI KPNPA RI Bogor
Sekjen Presidium Aktivis Jabar
(Rezza)













