BUOL, busernet.co.id || Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Batalipu senilai Rp3,338 miliar di Kabupaten Buol menjadi sorotan. Berdasarkan pantauan Soalnya.id di lokasi proyek hingga akhir Juli 2026, sejumlah pekerja terlihat menjalankan aktivitas tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar keselamatan konstruksi.
Proyek yang dikerjakan CV Aspal Jaya Perkasa tersebut juga memperlihatkan minimnya fasilitas pendukung penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Di lokasi tidak terlihat penggunaan helm keselamatan, sepatu safety, rompi reflektif oleh para pekerja, maupun papan informasi K3 dan pelaksanaan safety briefing sebagaimana lazim diterapkan pada proyek konstruksi.
Kondisi serupa juga terlihat saat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buol, Darsyad, melakukan peninjauan lapangan. Saat berada di area pekerjaan, Darsyad bersama sejumlah personel dinas terpantau tidak mengenakan APD, bahkan menggunakan sandal ketika memasuki kawasan proyek.
Sebagai PPK, Darsyad memiliki kewenangan melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak, termasuk memastikan penyedia jasa menerapkan ketentuan keselamatan kerja sesuai regulasi yang berlaku.
Pekerja Mengaku Belum Menerima APD
Selain penerapan APD yang menjadi sorotan, jumlah tenaga kerja di lapangan juga terbilang terbatas. Salah seorang pekerja mengatakan aktivitas harian umumnya hanya dikerjakan oleh tiga orang, meski pada pekerjaan tertentu jumlah pekerja sempat ditambah.
«”Tidak juga, kalau cor kemarin kami ada tambahan orang,” ujar seorang pekerja, Minggu (26/7/2026).»
Saat ditanya mengenai penyediaan APD, pekerja tersebut mengaku belum pernah menerima perlengkapan keselamatan sejak mulai bekerja.
«”Belum ada, iya dari awal kerja,” katanya.»
Pantauan di lokasi juga tidak menemukan papan informasi keselamatan, rambu K3, maupun indikasi pelaksanaan pengarahan keselamatan (safety briefing) sebelum pekerjaan dimulai.
PPK Mengaku Sudah Mengingatkan Kontraktor
Menanggapi temuan tersebut, Darsyad mengatakan pihaknya telah mengingatkan penyedia jasa agar memenuhi ketentuan penggunaan APD bagi pekerja.
«”Nah, itu kita sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan langsung ke pihak pelaksana, ‘Tolong gunakan itu’,” ujar Darsyad saat dikonfirmasi, Senin (27/7/2026).»
Penerapan SMKK Merupakan Kewajiban
Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), penerapan keselamatan kerja merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Regulasi tersebut mengatur bahwa biaya penerapan SMKK menjadi bagian dari komponen kontrak yang meliputi penyediaan APD, rambu keselamatan, pelaksanaan safety briefing, serta penyediaan personel yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keselamatan konstruksi sesuai tingkat risiko pekerjaan.
Dalam ketentuan yang sama, PPK memiliki kewenangan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan SMKK, termasuk memberikan instruksi perbaikan, menghentikan sementara pekerjaan apabila ditemukan kondisi yang membahayakan keselamatan, serta melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban penyedia jasa sesuai mekanisme kontrak.
Hingga berita ini diterbitkan, aktivitas proyek masih berlangsung dan Soalnya.id masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak CV Aspal Jaya Perkasa terkait penerapan SMKK, penyediaan APD bagi pekerja, serta pelaksanaan komponen keselamatan kerja yang tercantum dalam kontrak proyek.
















