GARUT, Busernet.co.id – Polemik seputar pengisian jabatan Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan Kabupaten Garut mencuat ke permukaan setelah pembatalan mendadak penyerahan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dijadwalkan diserahkan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin pada Mei 2026.
Sebanyak 42 calon yang sudah dinyatakan lolos dan dijadwalkan menerima SPT kecewa berat ketika pengumuman pembatalan disampaikan secara sepihak tanpa penjelasan rinci. Situasi ini kemudian memicu munculnya kabar di masyarakat yang menyebutkan adanya dugaan pungutan liar atau “mahar jabatan” senilai hingga Rp25 juta bagi siapa saja yang ingin menduduki posisi tersebut.
Salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) asal Kecamatan Cikelet, Abdul Manap, sempat disebut-sebut terkait kabar kerugian uang tersebut. Namun ia membantah tegas dan menilai tuduhan itu tidak berdasar alias fitnah. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada bukti resmi yang dapat memastikan kebenaran rumor yang beredar.
Menanggapi hal itu, Ketua DPC Grib Jaya Garut sekaligus tokoh hukum daerah, Asep Rahmat Permana, SH, SHI, MH, menilai peristiwa ini menjadi cerminan pentingnya transparansi dalam birokrasi pendidikan. Ia mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi kinerja menyeluruh terhadap jajaran Dinas Pendidikan.
“Jika terbukti ada praktik jual beli jabatan, maka Kepala Dinas Pendidikan harus bertanggung jawab dan dicopot dari jabatannya. Kalau Bupati lamban mengambil sikap tegas, lebih baik berhenti saja,” tegasnya.
Ia juga menambahkan pandangan yang menjadi catatan penting dalam peristiwa ini: “Kejadian ini merupakan pelajaran pahit bukan saja bagi dunia pendidikan tapi bagi semua aparatur negara di semua lini pemerintahan Kabupaten Garut. Dan ada satu hal yang menarik, SPT itu berupa Surat Tugas, bukan Surat Keputusan. Jadi Legislator tenang aja jangan ikut-ikutan rame toh tidak berdampak langsung ke APBD.”
Lebih lanjut ia mengingatkan, praktik memungut uang untuk mendapatkan jabatan merupakan pelanggaran hukum berat yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Grib Jaya mengimbau masyarakat yang memiliki bukti kuat agar berani melapor ke Inspektorat Daerah, Ombudsman, atau Kejaksaan Negeri Garut.
Organisasi itu juga menegaskan kesiapannya mengawal proses secara objektif. “Prinsip kami: Kalau Benar Jangan Takut, Kalau Takut Jangan Ikut, Kalau Ikut Jangan Takut. Segera laporkan, 3.000 anggota Grib Jaya Garut siap mengawal sampai selesai,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, baik pihak Dinas Pendidikan maupun Pemerintah Kabupaten Garut belum memberikan keterangan resmi terkait alasan pembatalan SPT maupun tanggapan atas isu dugaan pungutan yang berkembang.
(M.A.Zakariyya S.E)













