GARUT, Busernet.co.id – Sikap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Asep Wawan Budiman, yang diketahui memblokir nomor kontak awak media saat hendak melakukan konfirmasi terkait polemik di lingkungannya, menuai tanggapan tegas dari organisasi masyarakat. Tindakan itu dinilai tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat, apalagi yang memimpin sektor pendidikan yang seharusnya menjadi teladan nilai-nilai keterbukaan dan kejujuran.
Ketua DPC Grib Jaya Garut sekaligus tokoh hukum daerah, Asep Rahmat Permana, SH, SHI, MH, menyatakan kekecewaannya mendalam atas insiden tersebut. Menurutnya, sebagai pemimpin institusi pendidikan, justru seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjunjung tinggi transparansi dan tanggung jawab publik.
“Saya sangat kecewa dengan sikap yang diambil. Seorang pejabat publik memiliki kewajiban untuk memberikan akses informasi yang dibutuhkan masyarakat. Apalagi ini menyangkut dunia pendidikan, tempat kita menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada generasi muda. Tindakan memblokir komunikasi bukanlah solusi, ia justru menimbulkan pertanyaan dan asumsi negatif di tengah masyarakat,” ujarnya kepada Busernet.co.id, Sabtu (30/5/2026).
Melanggar Aturan Hukum dan Etika Pemerintahan
Asep Rahmat menjelaskan bahwa secara peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindakan menghalangi akses informasi tidak dapat dibenarkan. Hal ini secara tegas diatur dalam:
– Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi;
– Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang melarang setiap pihak menghalangi hak pers dalam mencari dan memperoleh informasi;
– Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap badan publik memberikan penjelasan atas hal yang menjadi perhatian masyarakat;
– Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mewajibkan ASN bersikap terbuka dan bertanggung jawab.
“Di mana pun di Indonesia, prinsipnya sama: kekuasaan dijalankan untuk kepentingan rakyat, sehingga harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada pertanyaan atau tuduhan, jawablah dengan penjelasan dan bukti yang jelas, bukan dengan menutup pintu komunikasi,” tegasnya.
Terkait Polemik Jabatan dan SPT
Terkait latar belakang insiden ini, yaitu pembatalan mendadak penyerahan Surat Perintah Tugas (SPT) bagi 42 calon Koordinator Wilayah serta beredarnya dugaan adanya “mahar jabatan” senilai Rp25 juta, Asep Rahmat menegaskan bahwa persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang benar.
Perlu dipahami juga, kata dia: “Kejadian ini merupakan pelajaran pahit bukan saja bagi dunia pendidikan tapi bagi semua aparatur negara di semua lini pemerintahan Kabupaten Garut. Ada satu hal yang juga perlu dicermati: SPT itu berupa Surat Tugas, bukan Surat Keputusan. Jadi tidak berdampak langsung pada keuangan daerah atau APBD. Namun prinsip keadilan dan transparansi dalam prosesnya tetap harus dijaga.”
Ia menambahkan bahwa jika tuduhan tidak benar, pihak dinas dapat meluruskannya dengan penjelasan terbuka. Namun jika ditemukan penyimpangan, hal itu harus ditindak tegas sesuai hukum.
“Menutup akses konfirmasi tidak akan menghilangkan pertanyaan masyarakat. Justru sikap seperti ini menjadi contoh buruk, apalagi datang dari pemimpin di lingkungan pendidikan,” tambahnya.
Himbauan untuk Membuka Komunikasi Kembali
Grib Jaya Garut berharap agar Kepala Dinas Pendidikan segera membuka kembali jalur komunikasi dan bersedia memberikan klarifikasi secara terbuka. Organisasi ini juga mengingatkan seluruh pejabat di Kabupaten Garut agar tidak meniru sikap yang dinilai tidak mencerminkan semangat pemerintahan yang bersih dan terbuka.
Sampai berita ini diterbitkan, nomor kontak Asep Wawan Budiman (Kadisdik) Garut yang digunakan untuk keperluan komunikasi resmi belum dapat dihubungi. Busernet.co.id tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut untuk menyampaikan tanggapan resmi demi kelengkapan informasi publik.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Ketua DPC Grib Jaya Garut dan fakta upaya konfirmasi yang telah dilakukan. Redaksi berpegang teguh pada prinsip pemberitaan yang berimbang, akurat, dan memberikan ruang tanggapan bagi semua pihak.
(M.A.Zakariyya S.E)













