Surabaya | busernet.co.id – Sidang sengketa ahli waris Putra Budiman memasuki fase krusial dengan agenda pembuktian atas eksepsi kompetensi absolut yang diajukan para tergugat dan Turut Tergugat IV di Pengadilan Agama Surabaya.
Tahap ini bukan sekadar prosedur awal—melainkan titik saring yang menentukan apakah perkara akan diperiksa di pengadilan agama atau dialihkan ke Pengadilan Negeri.
Majelis hakim sebelumnya telah memerintahkan para pihak untuk membuktikan dalil masing-masing.
Perintah ini menuntut ketegasan: setiap klaim harus diuji, setiap alasan harus diverifikasi, dan setiap dokumen harus dibuka secara terang di ruang sidang.
Namun sorotan publik mengeras pada tiga titik krusial: sikap majelis, kehadiran pihak tergugat, dan peran notaris.
Pertama, sikap majelis hakim kini berada di bawah tekanan.
Pada fase eksepsi kompetensi absolut, hakim dituntut benar-benar objektif karena keputusan di tahap ini akan menentukan arah seluruh perkara.
Setiap kelonggaran dalam menguji dalil berpotensi menimbulkan persepsi ketidakseimbangan.
Kedua, ketidakhadiran pihak tergugat yang disebut sebagai Ninik kembali menjadi sorotan.
Dalam tahap sepenting ini, kehadiran para pihak seharusnya menjadi prioritas untuk memastikan setiap dalil dapat diuji secara langsung.
Tanpa kehadiran yang dapat diverifikasi, ruang sidang berisiko hanya dipenuhi argumentasi tanpa konfirmasi faktual.
Ketiga, dokumen kunci berupa surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh notaris masih menyisakan tanda tanya.
Dalam konteks pembuktian—terlebih ketika kewenangan pengadilan diperdebatkan—keabsahan dokumen menjadi fondasi yang tidak bisa dibiarkan tanpa klarifikasi langsung dari pembuatnya.
Kondisi ini memunculkan tekanan yang semakin menghantam jalannya persidangan:
Apakah majelis hakim akan menguji eksepsi kompetensi absolut dengan standar pembuktian yang benar-benar ketat?
Mengapa pihak tergugat belum sepenuhnya diuji keterangannya secara langsung di tahap krusial ini?
Kapan notaris sebagai pembuat dokumen kunci akan dihadirkan untuk menjelaskan dasar hukum penerbitannya?
Apakah proses ini akan benar-benar membuka fakta, atau berhenti pada perdebatan kewenangan semata?
Dalam sengketa waris, penentuan kompetensi absolut bukan hanya soal forum.
Ia menentukan jalur hukum, cara pembuktian, hingga nasib akhir perkara.
Karena itu, setiap detail dalam tahap ini seharusnya diuji tanpa celah.
Kini publik menaruh perhatian penuh pada langkah majelis hakim di Pengadilan Agama Surabaya.
Keputusan atas eksepsi ini akan menjadi penentu: apakah proses akan bergerak menuju pembuktian substansi yang terbuka, atau justru meninggalkan pertanyaan yang terus menghantui jalannya persidangan.









