Surabaya | busernet.co.id – Sengketa ahli waris Putra Budiman kini menjadi sorotan paling tajam terhadap jalannya persidangan di Pengadilan Agama Surabaya.
Perkara ini tidak lagi sekadar memperdebatkan hak waris, tetapi menempatkan proses pembuktian dan ketegasan majelis hakim di bawah tekanan publik yang kuat.
Pihak penggugat menilai ada celah serius dalam pengujian fakta di ruang sidang.
Ketidakhadiran pihak tergugat, yang disebut sebagai Ninik, berulang kali dikaitkan dengan alasan sakit.
Namun menurut penggugat, bukti medis yang dapat diverifikasi secara terbuka belum pernah benar-benar ditampilkan di hadapan majelis hakim.
Dalam praktik hukum acara, alasan kesehatan bukan sekadar pernyataan—ia harus dibuktikan melalui dokumen resmi yang dapat diuji.
Tanpa pengujian tersebut, alasan ketidakhadiran berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam proses persidangan.
Sorotan lain mengarah pada dokumen penting berupa surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh notaris.
Dokumen ini menjadi salah satu penopang utama dalam menentukan posisi hukum para pihak.
Namun hingga kini, notaris yang menerbitkan dokumen tersebut belum dihadirkan untuk memberikan penjelasan langsung mengenai dasar hukum serta prosedur penerbitannya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar:
Apakah seluruh bukti telah diuji secara menyeluruh dan terbuka?
Mengapa pihak-pihak kunci belum dimintai keterangan langsung di persidangan?
Apakah standar pembuktian telah diterapkan secara konsisten bagi semua pihak?
Dalam sengketa waris, satu bukti dan satu keterangan dapat menentukan hak keperdataan seseorang untuk jangka panjang.
Karena itu, setiap elemen pembuktian harus diuji secara ketat dan transparan.
Perkara ini kini menjadi ujian penting bagi kredibilitas proses di Pengadilan Agama Surabaya.
Publik menanti proses yang benar-benar terbuka, di mana setiap fakta, dokumen, dan alasan diuji secara objektif hingga tuntas sebelum putusan dijatuhkan.













