LAMPUNG UTARA, Busernet.co.id— Pelaksanaan program revitalisasi di SMA PGRI 1 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, menjadi sorotan setelah muncul dugaan pekerjaan pembangunan diserahkan kepada pihak ketiga. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan program dengan mekanisme swakelola yang disebut menjadi ketentuan dalam program revitalisasi satuan pendidikan.
SMA PGRI 1 Kotabumi, yang dikenal dengan sebutan SMAPSA, merupakan sekolah menengah atas swasta yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 62, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Sekolah tersebut memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 10802958.
Kepala SMA PGRI 1 Kotabumi, Ika Noviati, S.Pd., menjelaskan bahwa sekolah yang dipimpinnya menerima bantuan program revitalisasi dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp993.664.000. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sumber pendanaan program tersebut berasal dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mekanisme Swakelola Menjadi Sorotan
Program revitalisasi satuan pendidikan pada prinsipnya bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih aman, nyaman, dan layak.
Dalam mekanisme swakelola, pelaksanaan pembangunan dikelola oleh pihak yang ditetapkan sesuai petunjuk teknis program, termasuk melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) apabila diwajibkan dalam skema bantuan yang bersangkutan. Pengelolaan tersebut harus mengikuti ketentuan mengenai penggunaan anggaran, pengadaan bahan, pelaksanaan pekerjaan, serta pertanggungjawaban keuangan.
Namun, pelaksanaan program revitalisasi di SMA PGRI 1 Kotabumi kini menjadi pertanyaan setelah muncul keterangan bahwa pekerjaan diduga diserahkan kepada pihak ketiga.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada tim peliput, Ika Noviati menyebut dirinya hanya menerima hasil akhir pekerjaan atau dalam istilah yang disampaikan, “terima beres” dan menerima kunci bangunan.
Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana proses pelaksanaan pembangunan dilakukan, siapa yang bertanggung jawab mengelola anggaran, serta apakah mekanisme pekerjaan yang diterapkan telah sesuai dengan petunjuk teknis bantuan revitalisasi yang berlaku?
Meski demikian, dugaan pelibatan pihak ketiga tersebut masih perlu diverifikasi melalui dokumen pelaksanaan kegiatan, kontrak atau perjanjian kerja apabila ada, laporan penggunaan anggaran, serta keterangan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Perlu Klarifikasi dan Pemeriksaan
Apabila dalam petunjuk teknis program yang berlaku pekerjaan memang diwajibkan melalui mekanisme swakelola dan tidak boleh dialihkan kepada kontraktor sebagai pelaksana utama, maka pelaksanaan di lapangan perlu diperiksa untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut.
Pemeriksaan juga penting untuk membedakan antara penggunaan tenaga tukang atau penyedia bahan bangunan dengan penyerahan keseluruhan pekerjaan kepada pihak ketiga. Keduanya memiliki konsekuensi berbeda dan harus dinilai berdasarkan aturan teknis serta dokumen pelaksanaan program yang bersangkutan.
Karena itu, pihak terkait perlu membuka informasi mengenai susunan P2SP, rencana anggaran biaya (RAB), tahapan pencairan dan penggunaan dana, bukti pembelian material, laporan kemajuan pekerjaan, hingga berita acara serah terima hasil pembangunan.
Transparansi tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan dan manfaat program revitalisasi benar-benar diterima oleh warga sekolah.
Menunggu Penjelasan Pihak Terkait
Tim peliput mendorong Dinas Pendidikan terkait, instansi pemerintah yang membidangi pendidikan menengah, serta kementerian yang menangani program revitalisasi untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan bantuan di SMA PGRI 1 Kotabumi.
Kepala sekolah dan panitia pelaksana juga perlu memberikan keterangan terbuka mengenai proses pengelolaan bantuan senilai Rp993.664.000 tersebut, termasuk menjelaskan pihak yang melaksanakan pekerjaan dan dasar penetapan mekanismenya.
Hingga informasi ini disusun, dugaan ketidaksesuaian mekanisme pelaksanaan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Belum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran sebelum dokumen, ketentuan teknis yang berlaku, dan keterangan seluruh pihak diperiksa.
Prinsipnya, setiap bantuan yang bersumber dari anggaran negara harus dikelola secara transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan. Publik berhak mengetahui bagaimana dana revitalisasi digunakan demi kepentingan pendidikan.
(Laporan Tim )













