Buol – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol resmi menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Tengah dalam rangka pelaksanaan entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Pobokidan Lantai II Kantor Bupati Buol, Selasa (7/4).
Entry meeting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Buol, Moh. Nasir Dj. Daimaroto, didampingi Sekretaris Daerah serta Inspektur Daerah. Turut hadir para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, hingga para camat se-Kabupaten Buol.
Kegiatan ini menandai dimulainya tahapan pemeriksaan lapangan oleh tim BPK RI terhadap laporan keuangan Pemkab Buol Tahun Anggaran 2025. Kehadiran lengkap jajaran pimpinan daerah mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan pentingnya dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah selama proses audit berlangsung. Ia meminta seluruh pimpinan OPD dan camat bersikap proaktif dalam menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan.
“Diharapkan seluruh pimpinan OPD dan camat dapat bersikap proaktif dalam menyiapkan data serta dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa agar proses audit berjalan lancar dan tepat waktu,” ujarnya.
Entry meeting ini juga menjadi momentum evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan pendampingan Inspektorat dan pengawasan Sekretaris Daerah Moh. Yamin Rahim, Pemkab Buol optimistis mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah menegaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan amanat konstitusi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan akan mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dengan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
“Pemeriksaan ini adalah bentuk evaluasi untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Buol berharap dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI diharapkan semakin memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas, sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.













