
Bandung,- Busernet.co.id : Presiden Ir. H. Sukarno semasa hidupnya kerap mengatakan “Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka”, ini adalah bagian dari motivasi politiknya kepada rakyat termasuk mereka yang bertebaran di desa – desa yang saat ini lebih dari 75.000 desa nasional.
Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Yang menekankan bahwa mentalitas merdeka (tidak rendah diri) adalah pondasi utama pertahanan negara dan masyarakat desa memegang peranan krusial sebagai “pertahanan akhir” atau garda terdepan dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Desa dan Masyarakat desa bukan hanya unit administrasi terkecil, melainkan benteng pertahanan nilai-nilai budaya, Pancasila, dan kedaulatan pangan, serta penyangga utama wilayah perkotaan.
MENGAPA MASYARAKAT DESA?
Pilar Persatuan dan Kesatuan yang kokoh dan telah teruji : Di 75.000 desa nasional hiduplah lebih dari 280 juta penduduk Indonesia dari beragam etnis, keyakinan, profesi dsb dan 60% diantaranya tinggal dan menetap di desa desa. Sambil menjaga nilai-nilai Pancasila, gotong royong, dan hidup dalam ketoleransian. Pilar Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata): Kekuatan dan Keutuhan negara tidak hanya bergantung pada militer, tetapi juga partisipasi aktif seluruh masyarakat desa sebagai garda terdepan dan basis perlawanan jika terjadi ancaman, terutama dalam konteks perang gerilya sebagaimana pernah kita lakukan di era kemerdekaan yang kemudian dicontoh beberapa negara besar Ketahanan Pangan dan Ekonomi: Desa sebagai hinterland atau penyangga kehidupan kota menyediakan hasil pertanian dan bahan baku, yang sangat penting bagi keberlangsungan negara. Kemanunggalan TNI dan Rakyat: Program seperti Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) menguatkan desa sebagai desa pertahanan, yang menghubungkan infrastruktur desa dengan pertahanan wilayah.
Dengan demikian, penguatan desa melalui kemandirian ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan pelestarian budaya secara langsung memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh. Maka di era pemerintahan Presiden Prabowo – Wapres Gibran Rakabuming Raka tahun 2024 – 2029 mendatang kami berharap senantiasa pengambil dan pemangku kebijakan , keseriusan, menjaga amanah dan transparansi untuk program program yang menyentuh langsung dengan masyarakat desa, diantaranya :
MBG – MAKAN BERGIZI GRATIS , penanggung-jawab khususnya BGN mulai mengurangi berdebat kusir di sosial media yang mengedepankan superioritas SDM yang ada. Sedangkan gaji, fasilitas dsb yang mereka terima bersumber juga dari pajak masyarakat desa. Jangan lupa, masyarakat desa mempunyai hak untuk menolak program MBG maupun kinerja MBG sejak pusat hingga desa. Mereka bisa melalui para wakil rakyatnya sejak DPD, DPRD dan DPRRI. Dan banyak cara lainnya lagi yang dapat dilakukan masyarakat desa. Termasuk untuk program Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Dana Desa dsb.
Mengapa ?
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang membuka peluang desa menjadi lebih mandiri. Dengan otonomi ini, desa tidak lagi sekadar objek pembangunan, tetapi subjek yang menentukan arah pembangunan sesuai potensi dan karakter lokalnya. Otonomi desa / Desa otonom adalah hak, wewenang, dan kewajiban desa untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat setempat. Ini adalah otonomi asli, bulat, dan utuh—bukan pemberian—yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia
“Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka”, termasuk mereka yang tidak mengakui kekuatan masyarakat desa. Maka kami menyambut bahagia saat manajemen Busernet.co.id ikut serta dalam kegiatan Sarasehan “Klinik Hukum Astacita Kab. Sukabumi Thn.2026” mendatang sebagai bagian dari hal diatas.
(Wn)













