Pelalawan, Busernet.co.id ll Permohonan Ibu R (57) pengurus Sertipikat Pengganti karena hilang di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan kembali mengalami kebuntuan. Hal ini menyusul perbedaan tafsir antara pemohon dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pelalawan terkait kewajiban kehadiran seluruh ahli waris dalam pelaksanaan sumpah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
Pada Senin (2/3/2026), pemohon R menyampaikan melalui call center WhatsApp BPN Pelalawan bahwa pelaksanaan sumpah dapat dilakukan keesokan harinya dan meminta agar jadwal kehadiran ahli waris dicocokkan dengan jadwal petugas kantor pertanahan.
Namun pada pukul 13.33 WIB, call center WhatsApp BPN Pelalawan menanyakan kembali apakah seluruh ahli waris dapat hadir ke kantor pertanahan untuk pelaksanaan sumpah. Dalam pesan tersebut, BPN menyatakan bahwa sumpah harus dilakukan oleh pemegang hak, yakni seluruh ahli waris, dengan merujuk pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
Selang beberapa menit kemudian, pada pukul 13.42 WIB, pemohon R menerima panggilan WhatsApp dari seorang petugas BPN Pelalawan yang mengaku bernama Lucy. Dalam percakapan tersebut, petugas BPN menyampaikan bahwa permohonan sertipikat pengganti karena hilang telah diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menegaskan bahwa sumpah harus dihadiri oleh semua ahli waris.
Pemohon kemudian mempertanyakan dasar normatif dari pernyataan tersebut. Menurut pemohon, Pasal 59 PP 24 Tahun 1997 tidak menguraikan secara rinci kewajiban kehadiran seluruh ahli waris, melainkan hanya menyebutkan bahwa sumpah dilakukan oleh “yang bersangkutan”.
Pemohon menjelaskan bahwa terdapat empat orang ahli waris, terdiri dari tiga orang anak dan satu orang ibu kandung yang telah lanjut usia. Dua ahli waris berhalangan hadir karena terikat pekerjaan, sementara ibu kandung tidak memungkinkan hadir karena faktor usia. Seluruh ahli waris telah memberikan surat kuasa khusus kepada ahli waris yang dituakan untuk mewakili pelaksanaan sumpah.
“Dalam aturan tidak disebutkan bahwa seluruh ahli waris harus hadir secara fisik. Kami tidak menolak sumpah, tetapi meminta kejelasan apakah sumpah dapat dilakukan oleh ahli waris yang telah diberi kuasa secara sah,” ujar R pemohon.
Meski demikian, pihak BPN Pelalawan tetap bersikukuh bahwa seluruh ahli waris harus hadir, dengan alasan bahwa ketentuan tersebut merupakan arahan pimpinan. Ketika pemohon meminta penjelasan dasar hukum yang secara eksplisit menyatakan keharusan kehadiran seluruh ahli waris, pihak BPN disebut tidak dapat menunjukkan rujukan pasal yang menyebutkannya secara tegas.
Pemohon R kemudian kembali menyampaikan keberatannya secara tertulis melalui call center WhatsApp BPN Pelalawan dengan mengutip Pasal 59 ayat (1) PP 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa permohonan penggantian sertipikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. Dan mempertanyakan bisakah pelaksanaan sumpah oleh salah satu ahli waris yang sudah dikuasakan ahli waris lainnya, Hingga berita ini diturunkan, pesan tersebut belum memperoleh jawaban.
Tim













