Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Laporan Khusus

Ombudsman Riau Diminta Tegaskan Tafsir Pasal 59 PP 24/1997 Usai BPN Pelalawan Bersikukuh Wajibkan Seluruh Ahli Waris Hadir Sumpah

busernett88
×

Ombudsman Riau Diminta Tegaskan Tafsir Pasal 59 PP 24/1997 Usai BPN Pelalawan Bersikukuh Wajibkan Seluruh Ahli Waris Hadir Sumpah

Sebarkan artikel ini

IMG 20260302

Pelalawan, – Busernet.co.id // Pengawasan pelayanan pertanahan oleh Ombudsman Republik Indonesia kembali menjadi sorotan menyusul masih buntu­nya pelaksanaan sumpah sertipikat pengganti karena hilang di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan. Pelapor KS dikuasakan pemohon Ibu R (57) meminta Ombudsman memberikan penegasan normatif atas tafsir Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang hingga kini diperdebatkan.

Permintaan penegasan tersebut muncul setelah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pelalawan tetap bersikukuh mewajibkan seluruh ahli waris hadir secara fisik dalam pelaksanaan sumpah sertipikat hilang, meskipun Pelapor menerima keterangan dari pemohon telah menjelaskan adanya kendala objektif berupa keterikatan pekerjaan dan faktor usia lanjut salah satu ahli waris.

Padahal, dalam komunikasi terakhir pada Senin (2/3/2026), BPN Pelalawan sendiri mengakui bahwa Pasal 59 PP 24/1997 tidak menguraikan secara detail frasa “seluruh ahli waris”, melainkan hanya menyebutkan sumpah dilakukan oleh “yang bersangkutan”. Kendati demikian, BPN tetap menyatakan bahwa kehadiran seluruh ahli waris merupakan keharusan berdasarkan arahan pimpinan.

Pelapor menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya tafsir administratif internal yang belum memiliki rujukan normatif tertulis, sementara permohonan sertipikat pengganti karena hilang telah berada dalam pengawasan Ombudsman sejak 28 Januari 2026.

Sebelumnya, Ombudsman RI Provinsi Riau telah menyampaikan perkembangan laporan pada 26 Februari 2026, yang pada pokoknya memuat keterangan BPN Pelalawan bahwa pemohon diminta menghadirkan seluruh ahli waris untuk sumpah sertipikat hilang. Namun, menurut pelapor, perkembangan laporan tersebut belum menjawab substansi utama laporan, yakni di mana dasar hukum eksplisit yang mewajibkan seluruh ahli waris hadir, terutama dalam kondisi terdapat surat kuasa sah dan kendala objektif.

Pelapor juga menyoroti bahwa pernyataan tegas BPN Pelalawan mengenai kewajiban sumpah oleh seluruh ahli waris justru disampaikan ke publik pada 20 Februari 2026, sementara klarifikasi Ombudsman baru diterima pada 26 Februari 2026. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas fungsi pengawasan Ombudsman dalam mencegah potensi maladministrasi sebelum kebijakan pelayanan disampaikan secara luas.

“Permasalahan ini bukan soal menolak sumpah, tetapi soal kepastian hukum. Jika memang ada aturan tertulis yang mewajibkan seluruh ahli waris hadir, tentu akan kami patuhi. Namun sampai saat ini tidak pernah ditunjukkan dasar hukumnya secara jelas,” tegas Pelapor keterangan dari pemohon.

Pelapor berharap Ombudsman RI Provinsi Riau tidak hanya menyampaikan ulang keterangan instansi terlapor, tetapi juga memberikan penilaian normatif atas praktik pelayanan yang dipersoalkan, khususnya ketika terjadi perbedaan tafsir terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Pelapor, penegasan Ombudsman sangat dibutuhkan agar pelayanan pertanahan tidak bergantung pada kebiasaan atau arahan internal semata, melainkan berjalan berdasarkan norma hukum yang pasti, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan tertulis dari BPN Pelalawan yang secara eksplisit menunjukkan pasal atau ketentuan turunan yang menyatakan sumpah sertipikat pengganti karena hilang harus dihadiri seluruh ahli waris tanpa pengecualian, termasuk dalam kondisi ahli waris berhalangan karena pekerjaan atau faktor usia.

TIM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!