Surabaya | busernet.co.id — Jika benar ada penangkapan yang konstruksinya rapuh lalu berakhir dengan pelepasan setelah disebut-sebut muncul angka Rp20 juta, maka ini bukan lagi noda kecil. Ini dugaan luka bernanah di wajah penegakan hukum.
Skemanya terdengar mengerikan: seseorang ditangkap dengan alasan yang dipertanyakan, posisi hukumnya ditekan, situasi dibuat genting—lalu pintu keluar dibuka dengan harga tertentu. Jika pola ini terbukti, maka yang sedang kita saksikan bukan penegakan hukum, melainkan perdagangan kewenangan.
Ini bukan tudingan ringan. Rp20 juta bukan sekadar angka. Ia menjadi simbol: bahwa kebebasan bisa dinegosiasikan, bahwa jerat hukum bisa dilonggarkan dengan transaksi, bahwa ancaman pidana dapat berubah menjadi komoditas. Bila benar terjadi, maka praktik seperti ini lebih berbahaya dari kejahatan yang sedang diperangi.
Pertanyaan yang menghantam tak bisa lagi dihindari:
Apa dasar hukum penangkapan tersebut?
Bagaimana validitas dan dokumentasi barang bukti?
Siapa yang memerintahkan pelepasan?
Atas pertimbangan hukum apa statusnya berubah?
Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak dibuka secara transparan, maka ruang gelap akan terus dipenuhi asumsi paling buruk.
Jabatan Kasat Narkoba bukan jabatan dekoratif. Ia memegang kendali operasi, arah penindakan, dan tanggung jawab moral atas setiap tindakan anggotanya. Bila ada dugaan uang Rp20 juta mengalir dalam proses yang semestinya steril dari transaksi, maka ini bukan sekadar kesalahan individu. Ini dugaan kegagalan komando.
Lebih menghancurkan lagi adalah dampak sistemiknya. Ketika publik mulai percaya bahwa hukum bisa “diatur”, maka efeknya bukan hanya pada satu kasus. Kepercayaan runtuh. Rasa hormat hilang. Setiap penangkapan berikutnya akan dicurigai.
Setiap proses hukum akan dipertanyakan. Dan itu adalah kehancuran yang jauh lebih mahal dari nominal berapa pun.
Karena itu, langkah kosmetik tidak akan cukup. Jika institusi yakin tidak ada pelanggaran, buktikan secara terbuka: audit menyeluruh, pemeriksaan independen, telusuri alur uang, nonaktifkan sementara pejabat terkait demi objektivitas.
Namun jika benar ada transaksi di balik jeruji yang seharusnya ditegakkan, maka ini bukan sekadar pelanggaran etik—ini adalah pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan mandat publik.
Rp20 juta mungkin terdengar kecil di meja transaksi.
Tapi harga kehormatan institusi? Itu tidak bisa dibayar dengan angka apa pun.









