Lampung Timur —busernet.co.id // Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung melalui Subdit Industri dan Perdagangan (Indagsi) resmi menyampaikan perkembangan penanganan laporan dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang terjadi di wilayah Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur.
Perkembangan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (PPHP) yang merujuk pada Laporan Polisi tertanggal 29 Januari 2026. Dalam surat itu disebutkan bahwa laporan masyarakat telah diterima dan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan resmi atas dugaan tindak pidana perlindungan konsumen.
Penyidik mencantumkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni Pasal 8 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 9 ayat (1) huruf k juncto Pasal 62 ayat (1). Pasal-pasal tersebut mengatur larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar serta larangan menawarkan atau mempromosikan barang dan/atau jasa secara menyesatkan.
Objek yang disebutkan dalam surat penyelidikan berlokasi di Jl. Pramuka Labuhan Ratu II, Way Jepara, dengan nama usaha LPK Daegu Mandiri. Meski demikian, penyidik menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kesimpulan mengenai adanya pelanggaran, namun unsur dugaan pidana dinilai telah cukup untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.
Penyelidikan perkara ini ditangani oleh Unit IV Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Lampung, dengan penunjukan penyidik yang bertanggung jawab secara langsung atas penanganan kasus tersebut.
Menanggapi perkembangan tersebut, Ahmad Effendi, Ketua DPW Sumbagsel LPK YKBA, menyampaikan sikap tegas namun tetap menghormati proses hukum yang berjalan.
“Ketika pasal pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah digunakan dalam proses penyelidikan, itu menunjukkan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar administratif atau kesalahpahaman biasa. Ini sudah masuk wilayah yang harus diuji secara hukum,” ujarnya.
Ia menegaskan pihaknya menghormati kinerja penyidik dan berharap seluruh pihak yang terkait dapat bersikap kooperatif.
“Kami berharap semua pihak membuka data dan fakta yang sebenarnya agar perkara ini menjadi terang benderang,” tambahnya.
Ahmad Effendi juga mengungkapkan bahwa pada tahapan selanjutnya, penyidik dijadwalkan akan melakukan pemanggilan dan pendalaman keterangan terhadap para pihak, termasuk saksi-saksi.
“Kami mendapat informasi bahwa tahap berikutnya adalah pemanggilan saksi untuk dimintai keterangan ulang guna memperjelas rangkaian peristiwa. Ini bagian penting dalam proses penyelidikan,” jelasnya.
Menurutnya, perlindungan konsumen merupakan mandat undang-undang yang harus ditegakkan secara konsisten.
“Setiap pelaku usaha wajib tunduk pada standar dan kejujuran informasi. Jika terdapat praktik yang berpotensi menyesatkan masyarakat, maka penegakan hukum adalah sebuah keniscayaan. Ini bukan soal menyerang usaha tertentu, melainkan memastikan hak-hak konsumen terlindungi,” tegasnya.
Saat ini, perkara masih berada pada tahap penyelidikan, dan seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ruang klarifikasi serta hak jawab tetap terbuka bagi pihak-pihak yang disebutkan, demi penyampaian informasi yang adil, berimbang, dan transparan kepada publik.
(Wahyudi)









