Pasuruan Kota, busernet.co.id ||Dugaan adanya praktik perjudian berkedok arena hiburan malam atau yang dikenal dengan istilah “303” di wilayah Pasuruan Kota kembali mencuat. Aktivitas mencurigakan pada malam hari hingga menjelang pagi di sejumlah titik disebut kian marak, menimbulkan keresahan masyarakat dan menodai citra Kota Santri.
Pantauan dan laporan warga menyebutkan, sejumlah lokasi di sepanjang Jalur Pantura Pasuruan–Probolinggo, tepatnya di Sedarum, Ngopak, dan Mangkrengan (AKR), kerap dipadati pengunjung pada malam hari. Meskipun terdapat aturan jam tutup, tempat-tempat itu tetap beroperasi hingga dini hari. Diduga kuat, lokasi tersebut menjadi ajang praktik perjudian “Cap Jeki” (Bola Setan) dan penjualan miras secara bebas.
Dugaan Pembiaran oleh Aparat
Informasi yang dihimpun awak media mengindikasikan adanya dugaan pembiaran dari sebagian oknum aparat penegak hukum (APH). Sejumlah sumber menyebut, praktik ini terus berjalan lantaran ada “jatah bulanan” yang diterima oknum tertentu agar lokasi-lokasi tersebut tetap aman beroperasi.
Bahkan, disebutkan nominal yang beredar mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan, menggambarkan betapa besarnya omset dari bisnis haram ini.
Ketika tim media mencoba meminta konfirmasi kepada aparat setempat, mereka enggan memberikan keterangan resmi, menambah kuat dugaan adanya praktik tutup mata terhadap kegiatan ilegal tersebut.
Keresahan Masyarakat dan Dampak Sosial
Masyarakat Pasuruan semakin resah. Judi dan miras dinilai menjadi akar dari meningkatnya kenakalan remaja, gangguan keamanan, hingga potensi kriminalitas di malam hari. Banyak warga berharap aparat bertindak tegas sebelum situasi semakin tak terkendali.
“Kalau dibiarkan, ini bisa jadi seperti bom waktu. Anak-anak muda bisa terjerumus dan wilayah kita jadi tidak aman,” ungkap salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Payung Hukum Jelas, Tapi Penegakan Lemah
Padahal, hukum di Indonesia sudah tegas mengatur larangan perjudian.
Pasal 303 KUHP menegaskan, pelaku perjudian dapat dipidana penjara hingga 10 tahun atau denda Rp25 juta.
Pasal 303 bis KUHP juga mengatur ancaman penjara maksimal 4 tahun atau denda Rp10 juta bagi pihak yang turut memfasilitasi perjudian.
Namun, di lapangan, penegakan hukum terkesan tidak berjalan maksimal. Transparansi dan ketegasan aparat sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan kesan adanya pembiaran bahkan keterlibatan oknum dalam melindungi aktivitas haram tersebut.
Instruksi Kapolri Tegas
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menegaskan tidak ada toleransi bagi segala bentuk perjudian, baik konvensional maupun online.
> “Saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran, baik di Mabes Polri, Polda, Polres, maupun Polsek, untuk tidak ada toleransi terhadap segala bentuk perjudian. Jika ada oknum yang terbukti terlibat, akan kami tindak tegas,” tegas Kapolri dalam pernyataannya.
Belum Ada Tanggapan Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian setempat belum memberikan klarifikasi resmi terkait laporan masyarakat mengenai dugaan praktik perjudian berkedok arena 303 di wilayah Pasuruan Kota.
Publik kini menunggu langkah konkret aparat dalam menegakkan hukum, bukan sekadar janji di atas kertas.









