Ketapang, 11 Juli 2025, busernet.co.id || Setelah aksi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka sebagai PETIR (Persatuan Tambang Independen Rakyat Ketapang) di Mapolres Ketapang, situasi justru makin panas dan janggal.
Pantauan lapangan menunjukkan, aktivitas alat berat ekskavator merk Sumitomo dengan kode SGM 27 dan SGM 18 kembali beroperasi secara terang-terangan di lokasi Km 26, luar wilayah Indotani, sejak beberapa hari terakhir. Tak tanggung-tanggung, aktivitas tambang ilegal tersebut dilakukan nonstop, siang dan malam seolah tanpa hambatan, seolah hukum tak berlaku di wilayah itu.
Masyarakat sekitar mulai resah dan bertanya-tanya:
Di mana pemerintah daerah? Ke mana Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan aparat penegak hukum? Ada apa dengan pembiaran sistematis ini?
“Setelah demo itu, alat-alat justru makin banyak yang masuk, aktivitas makin gila-gilaan. Padahal itu jelas-jelas kawasan rawan, tidak ada izin lingkungan dan tambang resmi,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Aktivitas tersebut berpotensi melanggar berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan pertambangan harus memiliki izin resmi dari pemerintah (IUP/IUPK). Tanpa izin tersebut, aktivitas masuk kategori ilegal dan pidana.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
Pasal 158 UU Minerba menyebutkan bahwa barang siapa melakukan usaha pertambangan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.
Keberadaan alat berat yang dengan leluasa menggali dan merusak hutan serta lahan tersebut menunjukkan adanya indikasi kuat pembiaran, kelalaian, atau bahkan keterlibatan oknum tertentu.
Kini, publik menanti sikap tegas dari Kapolres Ketapang, Kejari, hingga Bupati Ketapang. Jika tidak segera ada tindakan, maka wibawa negara akan hancur, hukum akan kehilangan taring, dan rakyat kecil yang patuh aturan akan terus tertindas.
Apakah negara kalah oleh ekskavator?
Atau justru negara sedang bermain mata dengan para mafia tambang?

























