Ketapang, busernet.co.id || Kalbar – Satu tahun berlalu sejak laporan penyerobotan lahan oleh CV Joss Kendawangan dilayangkan ke Polres Ketapang pada 18 Maret 2024. Namun hingga kini, tidak ada kejelasan hukum, tak ada tersangka, dan perusahaan tetap beroperasi seolah kebal terhadap hukum.
Laporan tersebut diajukan oleh H. Ujang Anis melalui kuasa hukumnya, Ali Muhamad Verri Liem, yang menyebut CV Joss Kendawangan telah melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin di lahan milik kliennya. Bukti koordinat lama dan baru memperlihatkan adanya perluasan wilayah konsesi secara sepihak yang tumpang tindih dengan lahan milik H. Ujang Anis — suatu dugaan serius terhadap praktik mafia tanah.
“Laporan kami sudah satu tahun tidak ditindak. Ini pelecehan terhadap keadilan,” tegas H. Ujang Anis.
Ironisnya, meski bukti kuat telah diserahkan, termasuk peta dan dokumen resmi, hingga April 2025 tidak ada satupun pihak CV Joss yang dipanggil atau diperiksa secara serius. Ali Muhamad bahkan menyebut bahwa penyidik hanya memberikan janji-janji kosong tanpa progres.
“Penyidik bilang akan panggil Direktur CV Joss, tapi sampai sekarang nihil. Jika pekan ini tidak ada perkembangan, kami akan bawa ke Polda dan Paminal,” ujarnya, Rabu (9/4/2025).
Kasus ini menyoroti dugaan pembiaran sistematis oleh aparat penegak hukum dan membuka pertanyaan besar: ada apa dengan Polres Ketapang? Mengapa mafia tanah seperti CV Joss Kendawangan seolah tak tersentuh hukum?
Publik menunggu keberanian Kapolda Kalbar dan Presiden Prabowo untuk menindak tegas mafia tanah serta aparat yang bermain mata.
Ketika hukum tidur, maka keadilan mati.





















