Pelalawan, Busernet.co.id ll Galian C atau biasa disebut tanah timbun diduga ilegal merajalela operasi dan tak tersentuh hukum terkesan Aparat Penegak Hukum (APH) tutup mata dan bungkam diduga terima upeti diduga permainan bisa aman. Meski Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau tanggal (09/05) turun di Desa Makmur menghimbau agar Pengusaha urus izin sampai selesai. Pengusaha galian sepertinya abai ditambah suka berdalih atas nama bantu masyarakat dan urus izin sulit namun operasi galian masih dilakukan dan tau-tau galian sudah meluas diduga untuk di komersialkan demi keuntungan semata sementara itu kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembangunan masyarakat mungkin nihil dan dampak lingkungan nyata dirasakan masyarakat setempat, Desa Makmur, Pengkalan Kerinci, Pelalawan (17/05/24).
Menurut informasi masyarakat, operasi galian tanah timbun di Desa Makmur Pangkalan Kerinci sering operasi ditandai dengan keluar masuknya mobil dum truk angkut tanah timbun akibatnya membuat jalan lalu lintas pasar hitam bertebaran tanah dan buat debu jalanan dan masyarakat dan warga melintas terpapar debu dan terganggu ujar warga minta tidak disebutkan namanya.
Tambahnya lagi, ESDM Provinsi Riau pernah datang ke lokasi galian tanah timbun tanggal (09/05) dan menyampaikan agar pengusaha galian tanan timbun beroperasi untuk urus izin sampai selesai tapi kenapa masih beroperasi kami masyarakat tidak mengerti dan bahkan Aparat tidak bertindak apa-apa terkesan tutup mata dan bungkam membuat kami menduga jangan-jangan sudah terima upeti dari pengusaha karena balas budi dan bermain bisa aman dan berjalan mulus tuturnya.
Operasi tersorot di Desa Makmur di lokasi tempat berbeda terlihat unit ekskavator sebanyak dua (2) unit warna kuning dan jingga dan puluhan dum truk operasi galian tanah timbun dan angkut tanah timbun.
Operasi galian tanah timbun kuat diduga ilegal pasalnya operasi galian tanah timbun tidak lengkapi unsur K3 (Keamanan dan Keselamatan Kerja) dan tanda rambu keamanan dilapangan kepada pekerja atau lingkungan dan masyarakat melintas dan daerah pemukiman setempat.
Selain itu tidak ada tanda patok atau informasi luasan galian. Lalu simbol atau label perusahaan tidak terlihat yang menunjukkan bahwa pengusaha tersebut punya izin badan usaha termasuk izin pengangkutan dan penjualan (IPP) sebagai bentuk transparansi pelaku usaha berizin agar diketahui publik dan berkontribusi terhadap pemerintah daerah namun jelasnya dampak lingkungan dapat dirasakan pemerintah dan masyarakat.
Dilain pihak menurut informasi dari media online, pengusaha galian diduga ilegal suka beralasan kalau tanah timbun untuk bantu masyarakat dan urus izin itu sulit tapi masih saja galian beroperasi tau-tau galian sudah meluas dan posisi masyarakat serba salah sebab juga butuh kalau beli tanah tersebut bisa dianggap penadah penyebab akar masalah pengusaha tak ada izin absah.
Kapolres Pelalawan, AKBP Afrizal Asri SIK, ketika dikonfirmasi via pesan whatsapp, jum’at (16/05) terkait operasi galian c diduga ilegal tersebut belum ada jawaban dan dinilai bungkam.
Kasat Reskrim, Iptu I Gede Yoga Eka Pranata, STrK, SIK ketika dikonfirmasi via pesan whatsapp, jum’at (16/05) terkait operasi galian c diduga ilegal tersebut juga belum ada jawaban dan dinilai bungkam
Sementara ESDM Provinsi Riau Achmad Mulyadi, menghimbau kepada para pengusaha agar melengkapi dan mengurus izinnya sampai selesai dan apabila sebelum itu, janganlah beroperasi dahulu, itu namanya menabrak aturan yang ada, tegasnya.
Selain itu Staf Minerba ESDM Provinsi Holi, Sebelum persetujuan terakhir selesai belum boleh operasi tambang, persetujuan terakhir itu selesai jika dokumen rencana penambangan selesai dan dokumen lingkungan selesai. Tambahnya lagi kalau tidak urus izin resikonya pelaku harus ditangkap bukan dihentikan karena itu pidana, pidana itu kan sama dengan malingkan bahasa kasarnya, dia harus ditangkap oleh APH, jelasnya.
Jelas aturannya UU No 3 Tahun 2022 itu, dipasal 158 itu ada klausa berbunyi bahwasanya barang siapa yg melakukan kegiatan penambangan tanpa izin itu merupakan suatu tindak pidana dan akan dikenai sanksi kurungan 5 tahun penjara atau denda sebesar-besarnya seratus milyar.














