Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Opini & Analisis

ISU MIRING REVITALISASI TK–SD DI SUMEDANG MENGUAT, SIMPE NASIONAL DAN JARI SIAP AUDIENSI KE DPRD

rilliswawan
×

ISU MIRING REVITALISASI TK–SD DI SUMEDANG MENGUAT, SIMPE NASIONAL DAN JARI SIAP AUDIENSI KE DPRD

Sebarkan artikel ini
IMG 20261025 WA0000

 

Desak Transparansi Penetapan Sekolah Penerima Bantuan, Dugaan Keterlibatan Pihak Ketiga hingga Pengelolaan PKBM Akan Disorot

SUMEDANG, Busernet.co.id // Berbagai isu miring terkait pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sumedang mulai menjadi sorotan. Mulai dari dugaan penurunan kualitas pekerjaan, indikasi keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan mekanisme swakelola, hingga dugaan praktik titipan dalam penentuan sekolah penerima bantuan, kini menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat.

Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang agar pelaksanaan program revitalisasi berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

Berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pelaksanaan pekerjaan, termasuk siapa pihak yang bertanggung jawab secara langsung di lapangan. Namun, berbagai dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen serta penelusuran oleh pihak berwenang.

Swakelola atau Diduga Melibatkan Pihak Ketiga?

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan adanya pekerjaan yang secara administratif terkesan menggunakan pola swakelola, tetapi pelaksanaannya disinyalir melibatkan pihak ketiga.

Sejumlah pihak bahkan menggambarkan situasi tersebut dengan istilah, “swakelola rasa kontraktor”.

Ungkapan itu mencerminkan adanya pertanyaan publik mengenai transparansi pelaksanaan proyek, mulai dari siapa yang mengerjakan pekerjaan, bagaimana mekanisme pengadaan bahan dan jasa, hingga bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilakukan.

Ibarat “bau yang tercium, tetapi sumbernya belum terlihat”, berbagai isu tersebut tidak seharusnya berhenti menjadi perbincangan. Diperlukan penelusuran berbasis data dan dokumen agar persoalan dapat dijelaskan secara objektif.

Karena itu, kejelasan dokumen pelaksanaan, pembagian tanggung jawab, laporan penggunaan anggaran, serta bukti pekerjaan di lapangan menjadi hal penting untuk diperiksa sesuai ketentuan program yang berlaku.

Dugaan Titipan Sekolah Penerima Bantuan Perlu Ditelusuri

Selain persoalan pelaksanaan pekerjaan, muncul pula dugaan praktik “titipan” dalam penetapan sekolah penerima bantuan revitalisasi.

Publik mendesak agar proses penentuan penerima bantuan ditelusuri secara terbuka untuk memastikan bahwa sekolah yang memperoleh bantuan benar-benar dipilih berdasarkan kebutuhan riil, tingkat kerusakan bangunan, urgensi perbaikan, dan kriteria resmi program.

Penetapan penerima bantuan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat dugaan intervensi atau kepentingan tertentu, persoalan tersebut perlu diperiksa berdasarkan data dan bukti yang sah.

Di sisi lain, beredar pula isu mengenai dugaan keberadaan makelar proyek serta kemungkinan pemberian imbalan dalam kisaran 2 hingga 2,5 persen dari nilai proyek. Informasi tersebut masih perlu diverifikasi dan tidak dapat dianggap sebagai fakta yang terbukti sebelum didukung bukti serta hasil pemeriksaan pihak berwenang.

DPRD Sumedang Didorong Memanggil Dinas Pendidikan

Sejumlah temuan dan informasi yang dihimpun oleh elemen masyarakat, termasuk LSM penggiat pendidikan dan aliansi jurnalis, dinilai menjadi alasan perlunya pengawasan lebih serius dari DPRD Kabupaten Sumedang.

DPRD diharapkan dapat meminta keterangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang mengenai proses perencanaan, penetapan sekolah penerima, mekanisme pelaksanaan revitalisasi, pengawasan teknis, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Klarifikasi tersebut penting untuk memastikan batas kewenangan masing-masing pihak berjalan sesuai aturan. Apabila program menggunakan mekanisme swakelola, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan harus mengikuti ketentuan yang berlaku, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Pengawasan yang terbuka diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan publik sekaligus mencegah potensi penyimpangan yang merugikan negara maupun dunia pendidikan.

SIMPE Nasional dan JARI Siapkan Surat Audiensi

Ketua Umum SIMPE Nasional sekaligus Pembina Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI), Edi Sutiyo, S.H., menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya bersama JARI dan sejumlah aliansi jurnalis lainnya berencana melayangkan surat permohonan audiensi kepada DPRD Kabupaten Sumedang.

Permohonan tersebut akan ditembuskan kepada Kementerian Pendidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, serta Ombudsman RI sebagai bagian dari upaya mendorong transparansi, pengawasan, dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyampaikan informasi, meminta penjelasan, serta mendorong pemeriksaan terhadap berbagai dugaan yang berkembang terkait program revitalisasi sekolah di Kabupaten Sumedang.

Edi Sutiyo menilai, persoalan yang menyangkut penggunaan anggaran pendidikan tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Setiap dugaan harus ditindaklanjuti secara profesional, dengan mengedepankan bukti, keterbukaan informasi, dan asas praduga tak bersalah.

Pengelolaan PKBM Juga Akan Disorot

Tidak hanya revitalisasi sekolah, SIMPE Nasional dan JARI juga menyatakan akan menyoroti dugaan persoalan dalam pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Pengawasan terhadap PKBM dinilai penting untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan nonformal berjalan sesuai ketentuan, termasuk aspek administrasi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, serta pengelolaan bantuan atau anggaran apabila berkaitan dengan program pemerintah.

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, informasi tersebut perlu ditelusuri melalui dokumen dan mekanisme pemeriksaan yang sah agar penanganannya tidak didasarkan pada asumsi semata.

Transparansi Pendidikan Tidak Boleh Ditawar

Program revitalisasi sekolah pada dasarnya bertujuan meningkatkan kualitas sarana pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang aman serta layak bagi peserta didik.

Karena itu, setiap dugaan yang muncul harus dijawab dengan keterbukaan, bukan dibiarkan menjadi polemik berkepanjangan. DPRD, Dinas Pendidikan, pelaksana kegiatan, serta lembaga pengawas diharapkan menjalankan peran masing-masing secara profesional.

Masyarakat berhak mengetahui apakah bantuan telah diberikan kepada sekolah yang benar-benar membutuhkan, apakah pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan, dan apakah anggaran dipertanggungjawabkan secara benar.

Kini, publik menantikan langkah konkret DPRD Kabupaten Sumedang untuk membuka ruang klarifikasi dan pengawasan. Sebab, dalam urusan pendidikan, yang dipertaruhkan bukan sekadar bangunan sekolah, melainkan kepercayaan masyarakat dan masa depan generasi penerus bangsa.

Oleh: Edi Sutiyo, S.H.

Ketua Umum SIMPE Nasional / Pembina JARI

Editor: Purwanto

Busernet.co.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!