BOGOR, Busernet.co.id — Aktivitas yang disebut sebagai galian C tanpa perizinan di wilayah Gorowong, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, kembali menjadi sorotan. Kegiatan tersebut dipersoalkan karena diduga menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta aktivitas warga di sekitar jalur angkutan material.
Sorotan semakin menguat setelah seorang yang disebut sebagai koordinator lapangan (korlap), berinisial Han, memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi awak media. Dalam keterangannya, Han mempertanyakan masyarakat mana yang dirugikan oleh aktivitas tersebut.
Pernyataan itu menjadi perhatian karena di lapangan terdapat lalu lintas kendaraan besar pengangkut tanah merah yang melintasi kawasan permukiman. Pada musim kemarau, aktivitas kendaraan pengangkut material berpotensi menimbulkan debu dan mengganggu kenyamanan warga apabila tidak dilakukan pengendalian sesuai ketentuan.
Persoalan yang dipertanyakan bukan hanya dampak terhadap masyarakat, tetapi juga status legalitas kegiatan, perizinan pertambangan, persetujuan lingkungan, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan dan lalu lintas angkutan material.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri dalam sejumlah penertiban sepanjang 2025–2026 menegaskan bahwa aktivitas galian atau pertambangan harus berjalan sesuai ketentuan perizinan. Pada April 2026, misalnya, tim gabungan yang terdiri dari Dinas ESDM Jawa Barat, Polres, DLH dan Satpol PP melakukan penutupan terhadap tambang yang disebut tidak berizin di Subang.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga pada 2026 menyampaikan kebijakan penataan pertambangan agar kegiatan tambang maupun cut and fill berjalan sesuai aturan serta tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.
Legalitas Menjadi Pertanyaan Utama
Dalam konteks Gorowong, persoalan yang perlu dijawab secara terbuka bukan soal siapa yang mendukung atau membekingi kegiatan tersebut, melainkan apakah kegiatan tersebut memiliki izin yang dipersyaratkan dan apakah seluruh ketentuan lingkungan telah dipenuhi.
Apabila benar kegiatan penambangan dilakukan tanpa izin yang dipersyaratkan, ketentuan Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Selain ketentuan pertambangan, aspek lingkungan juga dapat menjadi persoalan hukum apabila aktivitas tersebut terbukti menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur mengenai persetujuan lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan, pengawasan, serta sanksi administratif.
Sementara itu, ketentuan pidana lingkungan dapat diterapkan sesuai unsur pelanggaran yang terbukti. Misalnya, Pasal 98 UU 32/2009 mengatur pidana apabila perbuatan dengan sengaja mengakibatkan dilampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan. Ancaman dasarnya mencapai 3–10 tahun penjara dan denda Rp3–10 miliar, dengan ancaman lebih berat apabila mengakibatkan bahaya kesehatan, luka berat, atau kematian.
Namun, penerapan pasal tersebut tetap harus berdasarkan hasil pemeriksaan, bukti ilmiah, serta pemenuhan unsur tindak pidana oleh aparat penegak hukum.
APH dan Pemerintah Diminta Terbuka
Dengan adanya aktivitas yang disebut berlangsung di Gorowong, pertanyaan publik kini diarahkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan.
Apakah lokasi tersebut memiliki IUP, SIPB, izin pengangkutan dan penjualan, serta persetujuan lingkungan sesuai jenis kegiatan yang dilakukan?
Apakah Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Satpol PP, Dinas terkait dan aparat penegak hukum sudah melakukan pemeriksaan langsung terhadap lokasi?
Jika memang kegiatan tersebut tidak memiliki legalitas, langkah apa yang akan dilakukan terhadap aktivitas dan kendaraan pengangkut material?
Yang menjadi perhatian publik adalah mengapa aktivitas yang dipersoalkan masih dapat berlangsung dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan serta legalitasnya.
(Ferdy)













