BOGOR, Busernet.co.id — Aktivitas galian C di wilayah Desa Gorowong, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada tindak lanjut pernyataan Camat Parung Panjang yang sebelumnya menyampaikan akan melakukan penutupan terhadap kegiatan galian tersebut.
Namun, setelah pernyataan tersebut disampaikan, masyarakat dan awak media masih mempertanyakan realisasi di lapangan.
Pertanyaan sederhananya: kapan penutupan itu benar-benar dilakukan?
Sorotan ini semakin relevan karena persoalan pertambangan di kawasan Parung Panjang bukan perkara baru. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah menerbitkan kebijakan pembatasan kegiatan tambang dan operasional angkutan barang di Kecamatan Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg.
Bahkan, Pemprov Jawa Barat pada September 2025 menyatakan melakukan penghentian sementara aktivitas tambang di wilayah tersebut karena persoalan lingkungan, keselamatan, kemacetan, polusi, serta kerusakan infrastruktur.
Terbaru, Pemprov Jawa Barat pada September 2026 kembali menyatakan bahwa penghentian sementara aktivitas tambang tersebut masih menjadi bagian dari upaya penataan pertambangan di Parung Panjang dan sekitarnya. Pemerintah provinsi juga menyebut pengawasan terhadap aktivitas angkutan tambang dilakukan selama 24 jam.
Lantas, bagaimana dengan aktivitas galian C yang disebut masih berlangsung di Gorowong?
Jika memang kegiatan tersebut tidak memenuhi ketentuan, publik tentu berhak mengetahui langkah konkret pemerintah kecamatan bersama instansi berwenang.
Pernyataan penutupan tidak cukup hanya berhenti pada ucapan. Masyarakat membutuhkan tindakan yang dapat dilihat dan diverifikasi di lapangan.
Terlebih, Desa Gorowong merupakan salah satu wilayah yang secara resmi tercatat berada di Kecamatan Parung Panjang.
Karena itu, sikap diam atau tidak adanya penjelasan setelah pernyataan penutupan justru membuka ruang pertanyaan baru di tengah masyarakat.
Apakah sudah dilakukan pemeriksaan terhadap legalitas kegiatan tersebut?
Apakah lokasi sudah didatangi dan diperiksa oleh pihak kecamatan bersama Satpol PP atau instansi teknis terkait?
Jika memang melanggar ketentuan, kapan tindakan penghentian dilakukan?
Dan apabila ternyata kegiatan tersebut memiliki dasar perizinan tertentu, apa status serta dasar hukumnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang simpang siur.
Terlebih, pemerintah provinsi sendiri masih menaruh perhatian serius terhadap persoalan pertambangan di Parung Panjang. Perbaikan jalan di kawasan tersebut terus dilakukan setelah sebelumnya kerusakan dikaitkan dengan lalu lintas truk pengangkut hasil tambang yang kelebihan muatan.
Dengan kondisi tersebut, publik kini menunggu bukan sekadar pernyataan, tetapi tindakan nyata dari pemerintah Kecamatan Parung Panjang terhadap aktivitas galian C di Gorowong.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan resmi dari Camat Parung Panjang mengenai kapan dan bagaimana realisasi penutupan yang sebelumnya disampaikan tersebut.
Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Camat Parung Panjang, pemilik atau pengelola kegiatan, maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
(Ferdy)













