Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Bencana & LingkunganBuolHukum & KriminalSulteng hari ini

Ada Apa di Balik Dua Ekskavator yang Gagal Dibawa ke Kejari Buol?

busernett88
×

Ada Apa di Balik Dua Ekskavator yang Gagal Dibawa ke Kejari Buol?

Sebarkan artikel ini
tambang bodi
Dua Ekskavator Diamankan, Warga Protes: Ada Perbedaan Keterangan Soal Status Kawasan Hutan Desa Bodi

BUOL, busernet.co.id || Penertiban aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan hutan Desa Bodi, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, memasuki hari ketiga, Sabtu (19/9/2026).

Dalam operasi tersebut, Tim Gabungan Penertiban Kawasan Hutan telah mengamankan sedikitnya empat unit alat berat dari kawasan yang menjadi sasaran penertiban.

Namun, proses evakuasi dua unit ekskavator Hitachi berwarna oranye sempat terhenti setelah kendaraan pengangkut dihentikan sejumlah warga di Jalan Trans Sulawesi, wilayah Desa Negeri Lama, sekitar pukul 00.30 WITA.

Peristiwa tersebut membuka adanya perbedaan keterangan di lapangan mengenai status kawasan tempat alat berat ditemukan, dugaan keterkaitan alat berat dengan aktivitas PETI, serta prosedur pengamanan dan evakuasi barang bukti.

Operasi Penertiban Melibatkan Tim Gabungan

Operasi penertiban dimulai sejak Kamis (17/9/2026) dan dipimpin Subagio Suroto dari Gakkum Kehutanan Sulawesi Tengah bersama penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan bidang Tindak Pidana Hutan (Tipidhut).

Tim gabungan terdiri dari Balai Gakkum Sulteng, KPH Pogogul, SPORC Brigade Maleo, Brimob Polda Sulteng, Pomdam Sulteng, Satpol PP Kabupaten Buol, serta tokoh adat setempat.

Dalam operasi tersebut, petugas melakukan penertiban terhadap aktivitas yang diduga berkaitan dengan pertambangan emas tanpa izin di kawasan hutan Desa Bodi.

Empat alat berat kemudian diamankan dari kawasan tersebut.

Namun, persoalan muncul ketika dua unit ekskavator Hitachi hendak dievakuasi menuju Kantor Kejaksaan Negeri Buol.

Dua Ekskavator Sempat Diturunkan dari Tronton

Pada Sabtu dini hari, kendaraan pengangkut yang membawa dua ekskavator tersebut dihentikan sejumlah warga di Jalan Trans Sulawesi, Desa Negeri Lama.

Situasi tersebut kemudian mendapat perhatian tokoh masyarakat setempat, Edi Idris, yang turut berada di lokasi dan berupaya menengahi kedua pihak.

Menurut Edi, penghentian dilakukan untuk mencegah terjadinya bentrokan antara warga dan petugas. Ia meminta persoalan diselesaikan melalui komunikasi dan pendekatan persuasif.

Keberatan warga, menurut Edi, berkaitan dengan lokasi ditemukannya dua alat berat tersebut.

Warga mempertanyakan dasar penindakan karena ekskavator tersebut disebut tidak ditemukan sedang melakukan aktivitas pertambangan di lokasi PETI.

Sebaliknya, menurut keterangan warga, kedua alat berat berada dalam kondisi terparkir di area perkebunan masyarakat yang berjarak puluhan kilometer dari titik aktivitas pertambangan.

Akibat situasi tersebut, dua ekskavator akhirnya diturunkan dari kendaraan pengangkut dan tidak melanjutkan perjalanan menuju lokasi penyimpanan di Kejaksaan Negeri Buol.

Kepala Desa: Kawasan Merupakan Hutan Desa yang Dimanfaatkan Warga

Kepala Desa Diapatih, Agus Turungku, memberikan keterangan berbeda mengenai kawasan tempat alat berat tersebut ditemukan.

Agus menjelaskan, wilayah Hutan Desa tersebut memiliki luas sekitar 574,26 hektare dan selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas perkebunan.

Menurutnya, kawasan tersebut sebelumnya telah memperoleh izin dari Kementerian Kehutanan sebagai wilayah Hutan Desa.

Pemerintah desa, kata Agus, bahkan pernah mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung proses pembuatan batas wilayah Hutan Desa sesuai dengan izin dan ketentuan yang berlaku.

«“Wilayah Hutan Desa ini luasnya sekitar 574,26 hektare. Kami sudah pernah menganggarkan melalui Dana Desa untuk pembuatan batas wilayah Hutan Desa berdasarkan izin dari Kementerian Kehutanan,” ujar Agus.»

Ia mengatakan, berdasarkan izin yang dimiliki, kawasan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan perkebunan.

Saat ini, terdapat sekitar 14 kebun masyarakat di kawasan tersebut dengan komoditas antara lain cengkeh, durian, kopi, dan kakao.

Pemerintah desa bersama masyarakat juga membangun jalan kantong produksi secara swadaya untuk mempermudah akses masyarakat menuju kebun sekaligus mengangkut hasil perkebunan.

«“Jalan kantong produksi ini kami bangun secara swadaya untuk membantu memudahkan aktivitas masyarakat menuju kebun. Di sana ada sekitar 14 kebun masyarakat, dengan berbagai tanaman seperti cengkeh, durian, kopi dan cokelat,” jelasnya.»

KPH Pogogul: Status Kawasan Menjadi Dasar Penertiban

Sementara itu, Ketua KPH Pogogul, Abram, menjelaskan bahwa tindakan penertiban dilakukan dengan mempertimbangkan status kawasan tempat alat berat ditemukan.

Menurut Abram, keberadaan alat berat di dalam kawasan hutan negara menjadi salah satu dasar bagi tim untuk melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menegaskan, status kawasan tetap menjadi pertimbangan meskipun masyarakat menyebut lokasi tersebut sebagai area perkebunan.

Dengan demikian, keberadaan alat berat di dalam kawasan hutan menjadi bagian dari dasar tindakan tim di lapangan.

Penanggung Jawab Alat Berat Minta Proses Dibuka Secara Transparan

Di sisi lain, Salum, selaku penanggung jawab alat berat sekaligus warga Desa Negeri Lama, menyampaikan keberatan terhadap proses penertiban.

Salum menegaskan bahwa keberatan masyarakat bukan dimaksudkan untuk melawan hukum, tetapi meminta agar mekanisme serta dasar hukum pengamanan alat berat dijelaskan secara terbuka.

«“Tindakan masyarakat bukan semata-mata merupakan upaya melawan hukum. Kami menilai tindakan yang dilakukan masyarakat lebih disebabkan oleh permintaan keterbukaan terkait mekanisme ketentuan dan aturan hukum yang berlaku,” ujar Salum.»

Ia juga membantah adanya upaya untuk merampas atau menghalangi proses hukum terhadap alat berat tersebut.

Menurut Salum, persoalan muncul karena pihaknya belum memperoleh dokumen resmi seperti berita acara yang dapat ditunjukkan kepada pemilik maupun masyarakat sebagai dasar atau penjelasan proses pengamanan.

Salum juga menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang diketahuinya, dua ekskavator tersebut tidak sedang melakukan aktivitas pertambangan ilegal ketika diamankan.

Alat berat tersebut disebut telah lama terparkir di area perkebunan masyarakat yang menurut warga berada dalam kawasan Hutan Desa dan dimanfaatkan untuk aktivitas perkebunan.

«“Kami tidak menghindari proses hukum. Apabila pihak yang berwenang membutuhkan keterangan terkait keberadaan maupun status alat berat tersebut, kami bersedia dipanggil dan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang kami ketahui,” kata Salum.»

Ia berharap penanganan persoalan dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur hukum serta mengedepankan komunikasi dan musyawarah.

Ketegangan Berakhir dengan Kesepakatan Tertulis

Ketegangan yang terjadi di Jalan Trans Sulawesi akhirnya diselesaikan melalui sebuah kesepakatan tertulis.

Setelah kesepakatan tersebut dibuat, dua unit ekskavator Hitachi ditempatkan di wilayah Negeri Lama, tidak jauh dari lokasi kendaraan tronton sebelumnya berhenti.

Peristiwa tersebut sekaligus menyisakan sejumlah pertanyaan yang masih membutuhkan penjelasan dari pihak berwenang.

Pertama, bagaimana status hukum kawasan seluas sekitar 574,26 hektare tersebut dan apakah lokasi tempat dua ekskavator ditemukan masuk dalam kawasan Hutan Desa atau kawasan hutan negara yang memiliki status berbeda.

Kedua, apa dasar hukum pengamanan dua ekskavator tersebut dan apakah telah dibuat berita acara pengamanan atau penyitaan sesuai prosedur.

Ketiga, apakah kedua alat berat tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas PETI di kawasan Desa Bodi atau ditemukan dalam kondisi terpisah dari lokasi aktivitas pertambangan.

Keempat, apakah pemilik atau penanggung jawab alat berat telah dimintai keterangan mengenai kepemilikan, izin penggunaan, serta tujuan keberadaan alat berat di kawasan tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting untuk memastikan proses penertiban tidak hanya berhenti pada pengamanan alat berat, tetapi juga mampu mengungkap secara terang status kawasan, legalitas aktivitas, hubungan alat berat dengan aktivitas PETI, serta dasar hukum tindakan penegakan yang dilakukan.

Penertiban PETI di kawasan Bodi pun masih menjadi perhatian masyarakat. Perbedaan keterangan antara aparat, pemerintah desa, masyarakat, dan pihak penanggung jawab alat berat diharapkan dapat diuji melalui dokumen, pemeriksaan lapangan, serta proses hukum yang transparan.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat kesimpulan hukum final mengenai status dua ekskavator tersebut maupun keterkaitannya dengan aktivitas PETI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!