Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Opini & Analisis

“Keadilan Rasa Koruptor” di Kabupaten Bogor, BPI KPNPA RI Soroti Marwah Penegakan Hukum

busernett88
×

“Keadilan Rasa Koruptor” di Kabupaten Bogor, BPI KPNPA RI Soroti Marwah Penegakan Hukum

Sebarkan artikel ini
IMG 20260909 WA0019

 

BOGOR – Sederet persoalan dan dugaan kasus korupsi yang menjadi perhatian publik di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dinilai telah memunculkan keresahan serta pertanyaan serius mengenai konsistensi penegakan hukum.

Kritik tersebut disampaikan Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Kabupaten Bogor, Rizwan Riswanto.

Rizwan menyebut kondisi penegakan hukum di Kabupaten Bogor saat ini berpotensi melahirkan apa yang ia istilahkan sebagai “keadilan rasa koruptor”, yakni kondisi ketika masyarakat merasa keadilan belum sepenuhnya hadir dan proses hukum terhadap dugaan penyimpangan belum memberikan kepastian yang memadai.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan hukum semata. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum juga menjadi taruhan.

Keadilan Sosial Dipertanyakan

Rizwan menilai semangat sila kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang transparan, objektif, dan tidak tebang pilih.

Ia menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, di antaranya dugaan penyimpangan dalam proyek RSUD Parung serta polemik dugaan pemotongan insentif pegawai di lingkungan Bappenda Kabupaten Bogor.

Namun demikian, Rizwan menekankan bahwa berbagai persoalan tersebut harus tetap diproses berdasarkan fakta, bukti, dan mekanisme hukum yang berlaku.

“Kita melihat masyarakat sudah terlampau sakit hati atas rentetan peristiwa hukum yang terjadi di Kabupaten Bogor. Jangan sampai masyarakat mendapatkan kesan bahwa yang salah seolah-olah dibuat benar, sementara suara kritis justru dianggap sebagai gangguan,” ujar Rizwan.

Menurut dia, kritik masyarakat, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan media seharusnya menjadi bagian dari kontrol sosial, bukan sesuatu yang harus dibungkam selama disampaikan secara bertanggung jawab dan berdasarkan data.

Jangan Sampai Kepercayaan Publik Runtuh

Lebih jauh, BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor mengingatkan bahwa apabila penegakan hukum tidak mampu memberikan rasa keadilan, dampaknya dapat meluas menjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Rizwan menyebut transparansi menjadi salah satu kunci untuk menjawab keresahan tersebut. Setiap perkara yang sedang ditangani, menurutnya, perlu disampaikan perkembangannya kepada publik sesuai dengan ketentuan hukum dan batas-batas informasi yang dapat dibuka.

“Jangan diam. Kehancuran suatu daerah bukan hanya karena banyaknya orang jahat, tetapi juga karena orang-orang baik memilih bungkam ketika melihat ketidakadilan,” tegasnya.

Ia pun mengajak masyarakat sipil, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta insan pers untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial dengan tetap mengedepankan data, fakta, dan praduga tak bersalah.

Tuntut Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Melalui pernyataan tersebut, BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor meminta aparat penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk memastikan setiap laporan dan dugaan tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur hukum ditangani secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Menurut Rizwan, pemberantasan korupsi bukan sekadar persoalan menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana negara mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memastikan anggaran publik benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Yang kami tuntut adalah keadilan yang sesungguhnya. Jangan ada hukum yang tajam kepada masyarakat tetapi tumpul terhadap mereka yang memiliki kekuasaan dan akses,” pungkas Rizwan.

Pernyataan BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor tersebut menjadi bagian dari kritik dan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum. Adapun berbagai dugaan perkara yang disebut dalam pernyataan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan keterangan resmi dari institusi yang berwenang.

(Rezza)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!