GORONTALO, busernet.co.id || Dugaan penahanan ijazah milik pekerja oleh Koperasi Al-Trio Harapan Jaya mulai menjadi sorotan. Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius apabila benar terdapat dokumen pribadi pekerja yang ditahan oleh pihak pemberi kerja.
Aktivis mahasiswa, M. Fadli, mempertanyakan dugaan tersebut dan meminta pihak Koperasi Al-Trio Harapan Jaya memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.
“Dari hasil investigasi saya dan kawan-kawan, kami mendapatkan informasi disertai data mengenai adanya dugaan penahanan ijazah yang dilakukan oleh Koperasi Al-Trio Harapan Jaya. Kalau informasi ini benar, maka ini bukan persoalan sepele. Kami menduga ada tindakan yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum dan hak pekerja,” ujar M. Fadli.
Menurut Fadli, pemerintah tidak boleh menutup mata apabila terdapat laporan maupun informasi yang mengarah pada dugaan penahanan dokumen pribadi pekerja.
“Pertanyaannya sederhana, untuk apa ijazah pekerja ditahan? Apa dasar hukumnya? Siapa yang memberikan kewenangan untuk menahan dokumen pribadi seseorang? Kalau memang ada dasar yang sah, silakan dibuka dan dijelaskan kepada publik,” tegasnya.
Soroti SE Menaker tentang Larangan Penahanan Ijazah
Fadli juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait perlindungan dokumen pribadi pekerja.
Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja, yang ditetapkan pada 20 Mei 2025.
Menurut Fadli, ketentuan tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pemberi kerja agar dokumen pribadi pekerja tidak digunakan sebagai alat untuk mengikat ataupun menekan pekerja.
“Jangan sampai ijazah dijadikan alat untuk mengikat atau menekan pekerja. Kalau seseorang bekerja, hubungan kerja harus berjalan berdasarkan aturan, bukan dengan menjadikan dokumen pribadi sebagai alat tekanan,” katanya.
Legalitas Koperasi Turut Dipertanyakan
Selain dugaan penahanan ijazah, Fadli juga mempertanyakan aspek legalitas serta kepatuhan Koperasi Al-Trio Harapan Jaya terhadap ketentuan perkoperasian.
“Kalau koperasi ini memang legal dan seluruh kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan, buka dokumennya kepada publik. Jangan hanya mengatakan legal, tetapi ketika ditanya dasar legalitasnya tidak ada penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Fadli menilai legalitas dan tata kelola koperasi perlu dapat diverifikasi melalui instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang perkoperasian.
Ia menyebut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai salah satu regulasi yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan perkoperasian di Indonesia.
“Kami Tidak Akan Diam”
Fadli meminta instansi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan dan perkoperasian melakukan klarifikasi apabila terdapat laporan dan bukti terkait dugaan tersebut.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami sedang mempertanyakan sesuatu yang menurut kami perlu dijelaskan. Kalau memang tidak ada penahanan ijazah, buktikan. Kalau memang legalitas koperasi lengkap, tunjukkan. Jangan alergi terhadap kritik dan jangan menganggap pertanyaan masyarakat sebagai ancaman,” tegasnya.
Ia juga meminta Koperasi Al-Trio Harapan Jaya memberikan hak jawab agar persoalan tersebut dapat diketahui secara terang dan tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami memberikan ruang kepada pihak Koperasi Al-Trio Harapan Jaya untuk menjelaskan persoalan ini secara terbuka. Tetapi kalau benar ada penahanan ijazah tanpa dasar yang jelas, kami meminta pemerintah tidak tinggal diam. Hak pekerja bukan barang yang bisa ditahan sesuka hati,” ujarnya.
M. Fadli menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut. Ia juga mempertimbangkan langkah pengaduan kepada instansi berwenang apabila dugaan yang diperoleh melalui investigasi dan data tersebut tidak mendapatkan klarifikasi yang memadai.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Koperasi Al-Trio Harapan Jaya belum memberikan keterangan atau hak jawab terkait dugaan penahanan ijazah dan persoalan legalitas yang dipertanyakan tersebut.













