Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Hukum & KriminalNasionalPemerintahan Daerah

Proyek Drainase Desa Ramunia II Disorot, Papan Informasi Tak Terpasang dan K3 Pekerja Dipertanyakan

busernett88
×

Proyek Drainase Desa Ramunia II Disorot, Papan Informasi Tak Terpasang dan K3 Pekerja Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini
Screenshot
Screenshot

DELI SERDANG | Busernet.co.id || Pelaksanaan proyek pembangunan drainase di Desa Ramunia II, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, menjadi sorotan masyarakat. Proyek yang disebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Deli Serdang tersebut diduga minim transparansi karena tidak terlihat papan informasi proyek di lokasi. Selain itu, penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap para pekerja juga dipertanyakan.

Berdasarkan pantauan wartawan di lokasi pada Kamis (13/8/2026), sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas pembangunan tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap. Sebagian pekerja tampak tidak menggunakan helm keselamatan, rompi keselamatan, maupun sepatu keselamatan sebagaimana lazimnya digunakan dalam pekerjaan konstruksi.

Para pekerja terlihat mengenakan pakaian sehari-hari saat mengangkat material dan bekerja di area pembangunan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena aktivitas konstruksi memiliki sejumlah potensi risiko kecelakaan kerja.

Selain persoalan K3, tidak terlihatnya papan informasi proyek di lokasi juga menjadi pertanyaan warga. Masyarakat mengaku kesulitan mengetahui informasi mengenai sumber anggaran, nilai pekerjaan, instansi yang bertanggung jawab, waktu pelaksanaan, hingga perusahaan atau badan usaha yang menjadi pelaksana proyek.

Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan bahwa papan informasi proyek sebelumnya sempat terpasang, namun kemudian tidak lagi terlihat.

“Kemarin ada papan proyeknya, tapi tidak lama kemudian dicabut. Sampai sekarang tidak ada lagi. Kami sebagai warga bertanya-tanya mengapa proyek sebesar ini tidak mencantumkan papan informasi sampai selesai,” ujar warga tersebut.

Screenshot
Screenshot

Ia juga menyoroti kondisi pekerjaan dan perlengkapan keselamatan para pekerja.

“Pembangunannya juga terlihat kurang rapi. Pekerjanya kasihan, tidak dilengkapi alat pelindung diri secara lengkap karena bisa berisiko dan membahayakan mereka,” katanya.

Pekerja Mengaku Membeli Sepatu Bot Sendiri

Dalam penelusuran di lokasi, wartawan memperoleh informasi bahwa pengawas lapangan disebut berinisial Jul. Namun, saat hendak dikonfirmasi, yang bersangkutan tidak berada di lokasi.

Salah seorang pekerja yang ditemui wartawan Busernet.TV mengaku tidak mengetahui keberadaan pengawas tersebut.

“Tidak tahu kami, Pak. Sepertinya tidak ada di tempat,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai minimnya perlengkapan APD bagi pekerja, jawaban yang disampaikan justru menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan standar keselamatan kerja.

“Tidak ada kami dikasih alat pelindung diri, Pak. Ini saja sepatu bot saya beli sendiri,” ungkap pekerja tersebut.

Pernyataan tersebut perlu mendapat perhatian pihak terkait, mengingat keselamatan pekerja merupakan bagian penting dalam setiap pekerjaan konstruksi.

Secara umum, kewajiban penggunaan APD di tempat kerja telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. Ketentuan keselamatan kerja juga memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Dalam ketentuan tersebut, APD merupakan bagian dari upaya perlindungan pekerja dari potensi bahaya di tempat kerja. Karena itu, dugaan tidak tersedianya APD secara memadai perlu diklarifikasi oleh pihak pelaksana maupun pengawas proyek.

Transparansi Anggaran Juga Dipertanyakan

Tidak adanya papan informasi proyek juga menjadi sorotan dari sisi keterbukaan informasi. Masyarakat sebagai bagian dari publik berhak memperoleh informasi mengenai kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, pihak terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai identitas pekerjaan, sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana kegiatan, masa pelaksanaan, serta pihak pengawas proyek.

Namun demikian, dugaan pelanggaran transparansi maupun dugaan penyimpangan anggaran belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan ketiadaan papan proyek. Untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan, diperlukan pemeriksaan dan audit oleh instansi berwenang.

Diminta Ada Pemeriksaan

Atas kondisi tersebut, masyarakat maupun pihak yang berkepentingan diharapkan dapat meminta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan drainase tersebut.

Jika nantinya ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan kontrak, spesifikasi teknis, penggunaan anggaran, maupun ketentuan keselamatan kerja, maka pihak yang bertanggung jawab diharapkan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Sorotan terhadap proyek tersebut juga menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan sejak tahap pelaksanaan hingga pekerjaan selesai, terutama karena proyek disebut menggunakan anggaran pemerintah.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemborong maupun pengawas lapangan proyek belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan papan informasi proyek, penerapan K3, serta perlengkapan APD bagi pekerja.

BUSERNET.CO.ID akan terus melakukan penelusuran dan memberikan ruang klarifikasi kepada pihak pelaksana maupun instansi terkait agar pemberitaan tetap berimbang dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!