Buol.busernet.co.id || Program ketahanan pangan melalui pengadaan ayam petelur di Desa Lilito, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, menjadi sorotan. Meski anggaran sekitar Rp80 juta yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 disebut telah dibayarkan kepada pihak penyedia, hingga pertengahan Juli 2026 ayam petelur yang menjadi objek pengadaan belum juga terealisasi.
Fakta tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Selain pengadaan yang belum terwujud, hasil penelusuran Framenews juga menemukan adanya perbedaan keterangan antara Kepala Desa Lilito, pihak penyedia, dan Camat Paleleh terkait mekanisme pengadaan, keberadaan kontrak, hingga pihak yang memfasilitasi proses tersebut.
Seorang warga Desa Lilito yang ditemui Framenews mengaku masyarakat tidak mengetahui secara pasti alasan belum terealisasinya program yang seharusnya menjadi bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan desa.
“Barangnya belum ada, sementara yang kami tahu uangnya sudah lama dicairkan. Kami berharap ada penjelasan yang jelas kepada masyarakat,” ujar warga.
Kepala Desa: Uang Sudah Dibayar, Kontrak Tidak Ada
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Lilito, Samerdan Manggi, membenarkan bahwa ayam petelur hingga kini belum diterima desa. Ia menyebut pembayaran kepada penyedia telah dilakukan dan kandang telah selesai dibangun.
“Kalau soal pengadaan ayam sudah kita bayarkan, kandangnya juga sudah ada. Ayam dijanjikan datang setelah Lebaran Haji. Saya juga kurang tahu apa kendalanya,” kata Samerdan.
Namun, ketika ditanya mengenai dokumen kontrak sebagai dasar kerja sama pengadaan, Samerdan menyatakan tidak ada kontrak tertulis.
“Tidak ada kontraknya,” ujarnya singkat.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian mengingat pengadaan barang dan jasa yang menggunakan keuangan negara pada umumnya didukung dokumen administrasi sebagai dasar pertanggungjawaban.
Penyedia: Camat yang Memediasi
Keterangan berbeda disampaikan Ronal, yang disebut sebagai pelaksana pengadaan. Ia mengatakan penyedia utama merupakan kakaknya, Ismail Gobel, Direktur CV Azzam Mandiri Sukses di Gorontalo.
Menurut Ronal, keterlambatan terjadi karena ayam petelur belum memenuhi umur distribusi.
Namun, Ronal juga menyebut proses komunikasi awal dengan pemerintah desa dimediasi oleh Camat Paleleh.
“Yang memediasi itu Pak Camat. Soal nota pesanan dan LPJ juga beliau yang backup. Kami fokus pada penyediaan ayam,” kata Ronal.
Ia juga mengungkapkan pihaknya menyuplai program serupa di lima desa di Kecamatan Paleleh.
Camat Membantah, Tetapi Mengaku Memegang Kontrak
Saat dikonfirmasi, Camat Paleleh, Lukman, membantah terlibat dalam pengadaan ayam petelur di Desa Lilito.
Menurutnya, ia hanya memfasilitasi empat desa lainnya, sedangkan Desa Lilito berhubungan langsung dengan penyedia.
“Kalau Desa Lilito mereka langsung karena pengusahanya masih keluarga mereka. Saya tidak ikut campur,” tegas Lukman.
Namun, pernyataan Camat kembali memunculkan pertanyaan ketika ia menyatakan bahwa dokumen kontrak pengadaan Desa Lilito justru berada di tangannya.
“Kontraknya ada sama saya. Nanti saya kirim lewat WhatsApp,” ujarnya.
Pernyataan tersebut berbeda dengan keterangan Kepala Desa yang sebelumnya menyatakan tidak ada kontrak.
Perbedaan Keterangan Memunculkan Pertanyaan
Hasil penelusuran Framenews menemukan sedikitnya tiga perbedaan keterangan yang belum memperoleh penjelasan utuh:
- Kepala Desa menyatakan tidak ada kontrak, sedangkan Camat menyebut kontrak ada.
- Penyedia menyebut Camat memediasi proses pengadaan, tetapi Camat membantah terlibat dalam pengadaan Desa Lilito.
- Dana disebut telah dibayarkan sejak 2025, namun hingga Juli 2026 ayam petelur belum juga diterima pemerintah desa.
Perbedaan informasi tersebut menjadi perhatian karena program ketahanan pangan merupakan kegiatan yang dibiayai Dana Desa dan diharapkan dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tertib administrasi.
Hingga berita ini diterbitkan, ayam petelur yang menjadi objek pengadaan masih belum terealisasi di Desa Lilito.
Framenews tetap membuka ruang hak jawab kepada Pemerintah Desa Lilito, pihak penyedia, Camat Paleleh, maupun instansi terkait apabila terdapat penjelasan atau informasi tambahan mengenai pelaksanaan program tersebut.










