JAMBI, Busernet.co.id, 02/06/2026 Pemerintah Kabupaten Bungo kembali mencatat capaian penting dalam pengelolaan keuangan publik usai berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan istimewa ini menandai keberhasilan Kabupaten Bungo dalam menyabet predikat WTP untuk yang ke-7 kalinya.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi pada Selasa (2/6/2026). Dokumen diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, kepada Bupati Bungo, H. Dedy Putra, S.H., M.Kn., didampingi oleh Ketua DPRD Bungo.
Bupati Bungo, H. Dedy Putra menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sinergi yang baik dengan DPRD Bungo. Menurutnya, mempertahankan predikat WTP hingga tujuh kali bukanlah perkara mudah, melainkan buah dari komitmen kerja keras bersama.
“Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh tim penyusun Laporan Keuangan OPD termasuk tim reviu APIP yang telah bekerja keras mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Penghargaan WTP yang ke-7 dari BPK RI ini bukan sekadar lambang di atas kertas, melainkan bukti nyata komitmen kami untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat di Kabupaten Bungo dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai aturan,” ujar Bupati H. Dedy Putra usai menerima LHP di Jambi.
H. Dedy Putra juga menambahkan bahwa capaian ini akan menjadi motivasi besar bagi Pemkab Bungo untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik.
“WTP ini adalah standardisasi minimal dalam tata kelola keuangan yang baik (good governance). Ke depan, kami akan terus berbenah diri dan memperbaiki tata kelola keuangan mencakup berbagai aspek. Evaluasi dan catatan strategis dari BPK akan segera ditindaklanjuti demi perbaikan kualitas belanja daerah agar dampaknya bisa langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat Bungo,” tegasnya.
Di samping raihan opini WTP, Pemkab Bungo juga memperoleh capaian tertinggi atas tindaklanjut rekomendasi LHP BPK-RI dengan capaian di atas 84%, jauh di atas rata2 capaian seluruh Pemerintah Daerah dalam Provinsi Jambi sebesar 78% dan capaian nasional sebesar 80%.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, dalam sambutannya menjelaskan bahwa opini WTP merupakan indikator penting dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Predikat tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), memiliki sistem pengendalian internal yang memadai, serta mematuhi berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Toha menilai, pengelolaan keuangan yang sehat menjadi fondasi utama dalam menarik kepercayaan publik sekaligus mendukung percepatan pembangunan di daerah. Dengan diterimanya predikat WTP ke-7 ini, Pemerintah Kabupaten Bungo di bawah kepemimpinan H. Dedy Putra berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, memperkuat fungsi pengawasan internal, memastikan efisiensi belanja daerah demi memperkuat kualitas pelayanan publik ke depannya. (Maskur)













