Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Opini & Analisis

Bukan Pelanggaran Aturan! Penugasan Kembali Eks Korwil Disdik Garut Dinilai Langkah Transisi yang Sah

busernett88
×

Bukan Pelanggaran Aturan! Penugasan Kembali Eks Korwil Disdik Garut Dinilai Langkah Transisi yang Sah

Sebarkan artikel ini
IMG 20260528

 

GARUT, Busernet.co.id – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut yang menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada sejumlah mantan Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan mendapatkan penilaian positif dari kalangan pengamat hukum dan kebijakan. Langkah ini dinilai bukan penyimpangan, melainkan upaya administratif yang tepat guna menjaga keberlangsungan pelayanan pendidikan di tengah proses penataan ulang organisasi perangkat daerah.

 

Polemik yang sempat mengemuka terkait keberadaan eks Korwil dianggap wajar dalam masa transisi, namun sejatinya hal tersebut memiliki landasan hukum dan alasan teknis yang kuat. Hal ini disampaikan oleh Praktisi Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan Publik, Dadan Nugraha, saat dikonfirmasi, Kamis (28/05/2026).

 

Menurut Dadan, perubahan struktur birokrasi adalah hal yang lumrah, namun yang paling krusial adalah memastikan perubahan tersebut tidak menimbulkan kekosongan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

 

“Dalam administrasi pemerintahan, perubahan organisasi harus menyeimbangkan efisiensi struktur dengan efektivitas pelayanan. Penerbitan SPT bagi eks Korwil adalah instrumen administratif agar pembinaan dan pengawasan pendidikan tetap berjalan. Ini langkah cerdas agar tidak ada urusan publik yang terlantar hanya karena struktur sedang dibenahi,” tegas Dadan.

 

Ia menegaskan, kebijakan ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diperbarui dengan UU No. 6 Tahun 2023. Dalam aturan tersebut, pendidikan dikategorikan sebagai urusan wajib pelayanan dasar, di mana pemerintah daerah memiliki kewajiban mutlak untuk menjamin penyelenggaraannya berjalan baik dalam kondisi apa pun.

 

“Ketika struktur berubah, namun kebutuhan pengawasan ke sekolah-sekolah masih sangat tinggi dan mendesak, pemerintah tidak boleh diam. Pelayanan tidak boleh stagnan. Di sinilah peran SPT diterbitkan sebagai payung hukum agar petugas di lapangan tetap bisa bergerak,” jelasnya.

 

Secara hukum, lanjut Dadan, langkah ini juga diperkuat oleh prinsip diskresi administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Aturan ini memberikan kewenangan bagi pejabat untuk mengambil keputusan khusus demi kepentingan umum dan mengatasi hambatan penyelenggaraan negara.

 

“Diskresi itu sah dan justru diharapkan jika tujuannya menyelamatkan kepentingan publik. Di sini, kepentingan publiknya adalah pendidikan anak-anak Garut, kenyamanan guru, dan tertibnya administrasi sekolah. Penugasan ini sepenuhnya berada dalam koridor kewenangan pejabat,” urainya.

 

Dari sisi geografis, Dadan menilai langkah ini semakin relevan. Kabupaten Garut memiliki wilayah yang sangat luas, medan beragam, dan sekolah tersebar hingga ke pelosok kecamatan. Menghapus begitu saja fungsi koordinasi di tingkat wilayah tanpa mekanisme pengganti dinilai berisiko menurunkan kinerja Dinas Pendidikan.

 

“Jarak dan kondisi wilayah Garut menuntut adanya perpanjangan tangan pemerintah. Tanpa pendampingan di tingkat wilayah, kebijakan dari pusat kabupaten akan sulit dipantau pelaksanaannya. SPT ini menjadi jembatan transisional agar fungsi supervisi tetap efektif menjangkau seluruh sekolah,” tambahnya.

 

Meski membenarkan kebijakan tersebut, Dadan mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap terbuka dan melakukan evaluasi berkala. Penugasan ini harus dipahami sebagai solusi sementara, bukan pengembalian struktur lama.

 

“Inti masalahnya bukan pada siapa yang ditugaskan atau nama jabatannya, tapi bagaimana pelayanan pendidikan tetap prima. Polemik tidak perlu diperpanjang jika tujuannya jelas: demi guru, demi siswa, dan demi kemajuan pendidikan Garut. Yang terpenting, langkah ini sudah sesuai aturan dan sah secara hukum,” pungkas Dadan Nugraha.

 

(M.A.Zakariyya S.E)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!