Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Hukum & Kriminal

Tramadol di Ciriung: Jika Aparat Lamban, Ini Bukan Sekadar Kasus—Ini Krisis Institusional bagi Polres Bogor

busernett88
×

Tramadol di Ciriung: Jika Aparat Lamban, Ini Bukan Sekadar Kasus—Ini Krisis Institusional bagi Polres Bogor

Sebarkan artikel ini
IMG 20260221 WA0286

Cibinong, Bogor  | busernet.co.id — Dugaan peredaran obat keras golongan G jenis tramadol di sebuah warung kelontong RT 04 RW 10, Desa Ciriung, kini menjelma menjadi ujian telanjang bagi sistem penegakan hukum di bawah kendali Polres Bogor.

Jika benar tramadol bisa dibeli bebas di warung lingkungan, maka ini bukan sekadar pelanggaran individual. Ini adalah indikasi kegagalan pengawasan. Obat keras yang seharusnya dikontrol ketat oleh regulasi kesehatan diduga beredar di ruang publik tanpa hambatan berarti. Itu bukan celah kecil—itu lubang besar dalam sistem.

Publik tidak hanya bertanya soal siapa penjualnya.

IMG 20260221 WA0287

Publik mulai mempertanyakan: di mana mekanisme deteksi dini? Di mana patroli, intelijen, dan respons cepat?

Apakah laporan warga sudah ditindaklanjuti?

Jika sudah, mengapa belum terlihat hasil konkret?

Jika belum, mengapa informasi yang beredar luas di masyarakat tidak tertangkap radar institusi?

Dalam konteks institusional, yang paling berbahaya bukan hanya pelanggaran hukum—melainkan persepsi pembiaran. Ketika dugaan peredaran obat keras berlangsung dan respons terlihat lambat atau senyap, kepercayaan publik mulai tergerus. Dan ketika kepercayaan terkikis, legitimasi ikut dipertaruhkan.

Peredaran tramadol tanpa izin bukan perkara remeh.

Ia berpotensi merusak generasi muda secara perlahan. Jika titik distribusi berada di tengah permukiman, maka dampaknya langsung menyentuh keluarga, sekolah, dan keamanan sosial.

Kini sorotan tidak lagi semata ke warung tersebut. Sorotan mengarah lurus ke kapasitas dan komitmen Polres Bogor. Transparansi adalah keharusan. Jika tudingan tidak benar, hasil penyelidikan harus dibuka agar spekulasi berhenti.

Jika benar, maka penindakan harus menyasar seluruh rantai distribusi—bukan sekadar menyentuh permukaan.

Institusi diuji bukan ketika semuanya aman, tetapi ketika muncul dugaan yang mengguncang.

Respons terhadap kasus Ciriung akan menjadi barometer: apakah sistem penegakan hukum bekerja proaktif dan tegas, atau hanya bergerak setelah tekanan publik membesar.

Karena dalam negara hukum, yang paling menghancurkan bukan hanya kejahatan yang terjadi—melainkan ketidakpastian apakah hukum benar-benar hadir untuk menghentikannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!