Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Hukum & Kriminal

Instruksi Presiden dan Kapolri Tegas, Mengapa di Tuban Seolah Tak Bertaring?

busernett88
×

Instruksi Presiden dan Kapolri Tegas, Mengapa di Tuban Seolah Tak Bertaring?

Sebarkan artikel ini
Screenshot 20260215 160830 WhatsApp

Tuban | busernet.co.id — Dentuman alat berat tak hanya mengoyak tanah, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Di tengah sorotan luas atas dugaan tambang ilegal dan peredaran solar ilegal, pertanyaan paling keras kini diarahkan kepada aparat penegak hukum: mengapa aktivitas yang dipersoalkan itu disebut-sebut masih berjalan tanpa tindakan tegas?

Nama Kapolres Tuban, AKBP ALAIDIN, tak luput dari sorotan. Namun gelombang pertanyaan tidak berhenti di tingkat kabupaten. Publik juga menanti sikap Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si. , Wakapolda Jawa Timur, Brigjen Pol Pasma Royce, hingga Dirkrimsus Polda Jatim Kombes Pol. Roy H.M. Sihombing, S.I.K. , termasuk jajaran teknis yang menangani perkara tambang dan migas.

Screenshot 20260212 123649 Chrome
Jika benar aktivitas tanpa izin itu masih berlangsung, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar satu kasus—melainkan kredibilitas institusi.

Secara nasional, Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah menegaskan komitmen memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Presiden Prabowo Subianto pun menekankan pentingnya penertiban sektor pertambangan dan distribusi energi demi melindungi penerimaan negara dan lingkungan. Instruksi sudah jelas. Lalu mengapa implementasi di lapangan terkesan tidak sejalan?

Di Tuban, aktivitas alat berat dan lalu-lalang truk pengangkut material disebut masih terlihat. Sementara dugaan peredaran solar ilegal—yang jika benar, menyentuh ranah pidana dan merugikan negara—juga dikabarkan belum tersentuh penindakan berarti. Apakah aparat belum menemukan cukup bukti? Ataukah proses hukum sengaja berjalan lambat?

Investigasi ini tidak menuduh tanpa dasar.

Namun publik berhak mengetahui:
Sudah sejauh mana penyelidikan dilakukan?

Apakah ada penyegelan lokasi?

Apakah sudah ada pemeriksaan saksi, pemanggilan pihak terkait, atau penyitaan barang bukti?

Jika jawabannya belum ada tindakan konkret, maka ruang kecurigaan akan terus melebar. Dalam hukum, pembiaran bisa sama berbahayanya dengan pelanggaran itu sendiri.

Tambang ilegal merusak lingkungan, menggerus pendapatan daerah dan negara.

Solar ilegal menghancurkan tata niaga energi dan mencederai kebijakan subsidi.

Ketika dua isu ini berjalan berdampingan tanpa kepastian penindakan, maka publik wajar mempertanyakan: siapa yang sebenarnya diuntungkan dari situasi ini?

Tuban kini tidak hanya menunggu klarifikasi. Tuban menunggu ketegasan.

Karena hukum yang tegas seharusnya bekerja tanpa harus didorong oleh tekanan publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!