Lampung Timur –busernet.co.id // 05 Februari 2026
Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas Jalan Lintas Timur Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Timur, melibatkan kendaraan roda dua yang dikendarai warga Labuhan Ratu, pada tgl 05 februari 2026 peristiwa ini diduga kuat disebabkan oleh kondisi jalan rusak dan berlubang yang hingga kini belum mendapatkan penanganan serius dari pihak pemerintah setempat.
Menurut keterangan warga sekitar, jalan tersebut sudah lama mengalami kerusakan. Lubang besar kerap tertutup genangan air saat hujan, sehingga sangat membahayakan pengendara, khususnya roda dua. Ironisnya, jalan ini merupakan akses vital masyarakat untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Sudah sering terjadi kecelakaan, tapi seolah tidak ada perhatian. Jangan tunggu ada korban jiwa baru diperbaiki,” ujar salah satu warga Labuhan Ratu dengan nada kecewa.
Warga menilai, kondisi ini mencerminkan kelalaian dalam pemeliharaan infrastruktur jalan, yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah.
Jalan yang rusak bukan hanya menghambat mobilitas, tetapi juga mengancam keselamatan nyawa masyarakat Saat Berkendara
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Apabila tidak segera diperbaiki, maka penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu peringatan.
Selain itu juga, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
Peristiwa ini masyarakat mendesak pemerintah daerah, pemerintah provinsi Lampung, hingga pemerintah pusat untuk segera turun tangan melakukan perbaikan permanen di ruas Jalan Bumi Nabung.
Warga berharap peristiwa kecelakaan ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah kabupaten Lampung Timur agar tidak terus berulang dan memakan korban lebih banyak.
Warga Labuhan Ratu menegaskan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, dan negara tidak boleh abai terhadap hak dasar warga atas infrastruktur jalan yang layak dan aman.
( Wahyudi )













