Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Laporan Khusus

Pemkab Sukabumi dan DPMD Jabar Siapkan Verifikasi Data Warga Terdampak Banjir Bandang Simpenan

busernett88
×

Pemkab Sukabumi dan DPMD Jabar Siapkan Verifikasi Data Warga Terdampak Banjir Bandang Simpenan

Sebarkan artikel ini

Img 20260112 wa0026

Sukabumi – busernet.co.id // Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat menggelar pertemuan koordinatif dalam rangka persiapan verifikasi dan validasi (verval) data masyarakat terdampak bencana di Kecamatan Simpenan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Simpenan, Senin (12/1/2026).

Rapat koordinasi dihadiri Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi Ahmad Samsul Bahri, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi Eki Radiana Rizki, Camat Simpenan, unsur Forkopimcam, serta perwakilan dari empat desa terdampak, yakni Desa Cibuntu, Sangrawayang, Cidadap, dan Loji. Sementara tiga desa lainnya, yaitu Desa Mekarasih, Kertajaya, dan Cihaur, tidak dapat hadir karena masih terisolir.

Diketahui, terdapat tujuh desa di Kecamatan Simpenan yang terdampak bencana banjir bandang, yakni Desa Cibuntu, Sangrawayang, Cidadap, Loji, Mekarasih, Kertajaya, dan Cihaur.

Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi, mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah terlibat langsung dalam penanganan bencana di Kabupaten Sukabumi sejak 2024. Langkah verifikasi dan validasi ini, menurutnya, merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar penanganan dilakukan secara cepat dan strategis.

“Arahan gubernur jelas, penanganan harus cepat dan tepat, terutama bagi masyarakat yang rumahnya sudah tidak bisa ditempati,” ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu kebijakan Pemprov Jabar adalah tidak menempatkan korban bencana di tenda pengungsian. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan bantuan biaya kontrak rumah sebesar Rp10 juta per kepala keluarga untuk jangka waktu satu tahun.

“Kebijakan ini memberi ruang bagi pemerintah untuk menyiapkan penanganan jangka menengah dan panjang, termasuk rencana relokasi,” katanya.

Ade Afriandi menambahkan, bantuan biaya kontrak rumah tersebut telah disalurkan kepada 28 kepala keluarga di beberapa desa di Kecamatan Simpenan, khususnya bagi warga yang rumahnya hanyut atau mengalami rusak berat akibat banjir bandang, termasuk di Desa Cidadap dan Desa Loji yang terdampak pada 15 Desember 2024 lalu.

Ia menegaskan, proses verifikasi dan validasi akan dilakukan langsung di lapangan guna memastikan kondisi fisik bangunan dan lingkungan. Proses tersebut harus berjalan secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Verifikasi ini bukan hanya administratif, tetapi menyentuh kondisi bangunan secara langsung. Data ini menjadi dasar agar anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat,” tegasnya.

Meski demikian, tim akan tetap mempertimbangkan faktor cuaca dan keselamatan selama berada di lapangan. Apabila kondisi tidak memungkinkan, proses verifikasi akan ditunda hingga situasi dinilai aman.

Sementara itu, Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sukabumi, Boyke Martadinata, menyampaikan bahwa kegiatan verval dilakukan untuk menindaklanjuti dampak banjir bandang yang hingga kini belum sepenuhnya tertangani, khususnya bencana yang terjadi pada Desember 2024 dan Maret 2025.

Ia mengakui, hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan cuaca ekstrem akan berakhir. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta memaksimalkan kewenangan masing-masing demi kepentingan masyarakat terdampak.

“Kami berharap kehadiran DPMD Provinsi Jawa Barat dapat menjawab harapan masyarakat. Meski belum tentu semua kebutuhan terpenuhi, setidaknya kita telah berikhtiar membantu,” ujarnya.

Boyke menambahkan, pertemuan tersebut juga menjadi forum penyamaan persepsi terkait data dan informasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, kunci penanganan bencana adalah tersampaikannya data yang akurat dari tingkat desa dan kecamatan.

“Saya mengharapkan dukungan dari seluruh pihak, serta mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas perhatian dan dukungannya, sehingga masyarakat terdampak dapat tertangani dengan baik,” tandasnya.

(U Rahmawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!