Tebo, busernet.co.id || rapat konsolidasi organisasi elang tiga hambalang telah diselenggarakan di wilayah kabupaten tebo dengan tema pengawasan kebun sawit sitaan negara, penertiban penambangan ilegal,penegakan supremasi,serta pemberantasan praktik korupsi.
Selasa 30 september 2025.
Marakanya konflik lahan di wilayah provinsi jambi terkhusus wilayah Kabupaten tebo, menjadi isu yang selalu beredar di sosial media pada periode tahun 2025 sekarang ini, yang mana masyarakat banyak jadi korban dampak penertiban kawasan hutan (PKH) serta meningkatknya konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan.
Dengan adanya keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai aturan undang-undang yang telah berlaku dan yang ditetapkan oleh pihak pemerintah negara republik indonesia sehingga masyarakat banyak menjadi korban penindasan oleh oknum-oknum yang berkepentingan.berdasarkan analisa beberapa petinggi,masyarakat perlu pembinaan/pengarahan aturan/hukum dari pemerintah untuk benar-benar di pantau ketat.
Dengan hadirnya elang tiga hambalang di wilayah kabupaten tebo provinsi jambi yang terdiri 11 kabupaten,ingin mengambil peran terhadap masyarakat mendampingi dalam hal permasalahan yang sifatnya merugikan serta menindas hak-hak masyarakat,elang tiga hambalang juga berjuang agar masyarakat medapatkan keadilan sosial.
Tepatnya pada senin tanggal 29 september 2025 elang tiga hambalang mengadakan konsolidasi musyawarah terhadap masyarakat,terkhusus yang terdampak PKH. Musyawarah tersebut dihadiri oleh masyarakat yang terdampak PKH,awak media,Ricardo sianturi ketua DPP jambi elang tiga hambalang,Rikson tambunan sebagai sekretaris DPP elang tiga hambalang, Ngadiyono sebagai korwil DPP elang tiga hambalang serta jajarannya.
Berlangsungnya acara konsolidasi musyawarah tersebut dimpimpin langsung oleh ketua DPP jambi Ricardo sianturi, pembawa cara Rikson tambunan sekretaris DPP,dan didampingi ngadiyono sebagai korwil DPP jambi.Ricardo sianturi selaku ketua menyampaikan ” Elang tiga hambalang benar-benar ingin membantu masyarakat yang merasa tertindas dan dirugikan serta siap sepenuhnya mendampingi masyarakat selagi sifatnya memenuhi regulasi/aturan hukum yang ditetapkan oleh Nerga Republik Indonesia”.ricardo sianturi juga meminta kepada awak media agar turut membantu kinerja elang tiga hambalang yang sifatnya membantu masyarakat.
Dilanjut lagi korwil DPP elang tiga hambalang menyampaikan, “berdasarkan hasil survei group elang tiga hambalang di Indonesia ada diperkirakan 125 (seratus dia puluh lima) juta hektar tanah pemerintah yang dikuasai dan dikelola tanpa adanya surat tanah/lahan yang secara hukum undang-undang di Indonesia dengan perihal ini menjadi sumber dasar elang tiga hambalang untuk mendampingi masyarakat permasalahan agraria dan pendampingan/pembinaan hukum”.
Rikson tambunan menambahkan lagi, “elang tiga hambalang hadirinya hanya untuk masyarakat yang tertindas dan benar-benar mau dibina serta diarahakan ke legalitas yang diakui oleh Negara Republik Indonesia”,pungkasnya.
Warga Jadi Korban, Elang Tiga Hambalang Turun Tangan Hadapi Mafia Lahan
Hambalang – Organisasi masyarakat Elang Tiga Hambalang menegaskan sikap tegas untuk membela masyarakat yang terdampak penertiban kawasan hutan sekaligus menjadi korban praktik mafia lahan.
Menurut Elang Tiga Hambalang, penertiban kawasan hutan sering kali justru menekan masyarakat kecil, sementara aktor-aktor besar di balik mafia lahan tetap bebas beroperasi.
“Kami akan terus mendampingi masyarakat agar hak-hak mereka tidak dirampas, dan menuntut pemerintah serta aparat hukum untuk menindak tegas mafia lahan,” tegas perwakilan Elang Tiga Hambalang.
Organisasi ini menilai, kehadiran negara sangat penting untuk memastikan masyarakat di sekitar kawasan hutan tidak lagi menjadi korban ganda—kehilangan ruang hidup akibat penertiban, sekaligus dirugikan oleh ulah mafia lahan.
Elang Tiga Hambalang berkomitmen melanjutkan pendampingan dan advokasi, agar masyarakat kecil mendapat keadilan dan perlindungan ya













