BOGOR – Busernet.co.id, Keberadaan sebuah pabrik tahu di Desa Tonjong, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, bangunan pabrik tersebut diduga memanfaatkan kawasan sempadan sungai, bahkan sebagian bangunannya disebut telah menggunakan area yang semestinya diperuntukkan bagi perlindungan dan pemeliharaan sungai.(16/11/2026)
Persoalan ini semakin mengundang perhatian setelah pihak Kecamatan Tajurhalang bersama aparat terkait melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi pada 13 November 2026. Dalam keterangannya, Camat Tajurhalang menyebutkan bahwa bangunan pabrik tersebut tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dokumen yang diketahui hanya berupa izin lingkungan.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai legalitas bangunan pabrik yang selama ini digunakan untuk kegiatan produksi.
Pasalnya, sebelumnya salah seorang anggota keluarga pemilik pabrik menyampaikan kepada awak media bahwa usaha tersebut telah memiliki izin dan beroperasi selama belasan tahun. Bahkan, pihak keluarga menyebut proses pengurusan perizinannya dilakukan melalui kecamatan.
Adanya perbedaan keterangan tersebut perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka. Jika bangunan memang tidak memiliki PBG, bagaimana status legalitas bangunan yang selama ini berdiri? Terlebih, apabila benar sebagian bangunan memanfaatkan kawasan sempadan sungai, apakah pembangunan tersebut telah sesuai dengan ketentuan tata ruang dan perlindungan sungai?
Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Sempadan sungai memiliki fungsi penting untuk menjaga kelestarian sungai, mengendalikan risiko kerusakan, serta melindungi lingkungan di sekitarnya. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan melalui pemeriksaan teknis apakah terdapat pelanggaran pemanfaatan kawasan tersebut.
Selain persoalan bangunan, pengelolaan limbah hasil produksi juga perlu diperiksa. Dinas lingkungan hidup harus memastikan ketersediaan dan kelayakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta memastikan kegiatan produksi tidak mencemari aliran sungai.
CAMAT DAN SATPOL PP DIMINTA JANGAN TINGGAL DIAM
Setelah pemeriksaan lapangan dilakukan dan persoalan perizinan mencuat, masyarakat kini menunggu tindakan nyata dari Camat Tajurhalang, Satpol PP, serta dinas teknis terkait.
Jangan sampai pemeriksaan hanya menjadi formalitas tanpa tindak lanjut yang jelas. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah harus mengambil langkah penegakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian sanksi apabila persyaratannya terpenuhi.
Penegakan aturan juga harus dilakukan tanpa pandang bulu. Lamanya sebuah usaha beroperasi tidak serta-merta menghapus kewajiban pemilik untuk memenuhi ketentuan perizinan, tata ruang, bangunan gedung, dan perlindungan lingkungan.
Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa setiap pelanggaran akan ditangani secara transparan dan adil, tanpa membedakan latar belakang maupun kemampuan ekonomi pemilik usaha.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih menunggu klarifikasi resmi dari Camat Tajurhalang, Satpol PP, dinas terkait, serta pihak pengelola pabrik mengenai status perizinan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Kini publik menunggu ketegasan pemerintah: apakah dugaan pelanggaran tersebut akan ditindaklanjuti dengan tindakan nyata, atau hanya berhenti pada pemeriksaan lapangan tanpa kepastian?
Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut. Pemerintah daerah harus hadir memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga fungsi sungai dan kepentingan masyarakat.(Fr)













