Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Laporan Khusus

JANGKAR SIAP TURUN KE JALAN! DESAK BUPATI BOGOR TINDAK TEGAS PABRIK TAHU TONJONG JAYA

rilliswawan
×

JANGKAR SIAP TURUN KE JALAN! DESAK BUPATI BOGOR TINDAK TEGAS PABRIK TAHU TONJONG JAYA

Sebarkan artikel ini
IMG 20261116 WA0008

 

BOGOR – Busernet.co.id// Jaringan Koalisi Rakyat (JANGKAR) menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa terkait polemik keberadaan Pabrik Tahu Tonjong Jaya yang berlokasi di Kampung Gunung RT 01/RW 03, Desa Tonjong, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor.

 

Rencana aksi tersebut merupakan bentuk protes sekaligus desakan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor agar tidak tinggal diam menyikapi persoalan dugaan pelanggaran perizinan, belum diterbitkannya izin atau persetujuan terkait pengelolaan air limbah, serta bangunan pabrik yang diduga memanfaatkan badan atau kawasan sempadan sungai.

 

JANGKAR menilai persoalan ini harus segera ditangani secara serius. Sebab, keberadaan kegiatan usaha yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan tidak boleh luput dari pengawasan pemerintah, terlebih apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Ketua Aktivis JANGKAR menegaskan, pemerintah desa, kecamatan hingga pemerintah kabupaten harus menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.

 

“Jangan sampai ada pembiaran terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan hukum. Pemerintah harus berani bertindak dan jangan sampai kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha mengalahkan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan,” tegasnya.

 

ENAM POIN TUNTUTAN JANGKAR

 

Dalam rencana aksi tersebut, JANGKAR menyampaikan enam tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor:

 

1. Mendesak Bupati Bogor memeriksa dan mengevaluasi Kepala Desa Tonjong terkait pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Apabila ditemukan pelanggaran, diminta mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum.

2. Mendesak evaluasi terhadap Camat Tajurhalang terkait fungsi pembinaan, pengawasan, dan koordinasi terhadap persoalan Pabrik Tahu Tonjong Jaya.

3. Mendesak pemeriksaan terhadap Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor terkait pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah.

4. Mendesak pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen perizinan usaha, persetujuan lingkungan, serta kelengkapan dan kelayakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

5. Mendesak penghentian sementara kegiatan operasional pabrik apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran yang memenuhi ketentuan untuk dikenai sanksi penghentian.

6. Mendesak pemeriksaan teknis terhadap bangunan pabrik yang diduga memanfaatkan badan atau kawasan sempadan sungai serta penertiban apabila terbukti melanggar ketentuan.

 

JANGKAR juga menegaskan bahwa tuntutan tersebut berlandaskan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Selain itu, JANGKAR merujuk pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya, PP Nomor 22 Tahun 2021, PP Nomor 16 Tahun 2018, PP Nomor 16 Tahun 2021, serta UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

 

BUPATI BOGOR JANGAN HANYA BERJANJI, MASYARAKAT MENUNGGU TINDAKAN NYATA

 

Rencana aksi JANGKAR kini menjadi sorotan terhadap keseriusan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

 

JANGKAR meminta Bupati Bogor tidak sekadar mengandalkan koordinasi antarinstansi atau pemeriksaan lapangan tanpa kejelasan tindak lanjut. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah harus berani mengambil langkah penegakan sesuai aturan yang berlaku.

 

Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut keberlangsungan sebuah usaha, melainkan juga menyangkut kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan lingkungan, serta hak masyarakat yang berada di sekitar lokasi.

 

JANGKAR memastikan rencana penyampaian aspirasi tersebut akan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan mekanisme penyampaian pendapat di muka umum.

 

Kini publik menunggu sikap tegas Bupati Bogor. Jangan sampai persoalan yang menyangkut dugaan pelanggaran lingkungan dan tata bangunan justru berlarut-larut tanpa kepastian penanganan.

 

Aturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika terbukti melanggar, tindak sesuai hukum. Jangan sampai kepentingan lingkungan dan masyarakat dikalahkan oleh kepentingan usaha.

(Ridwan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!