Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Laporan Khusus

TERBONGKAR! IZIN IPAL BELUM TERBIT, PABRIK TAHU TONJONG JAYA TETAP BEROPERASI BELASAN TAHUN, APARAT DIMINTA BERTINDAK!

rilliswawan
×

TERBONGKAR! IZIN IPAL BELUM TERBIT, PABRIK TAHU TONJONG JAYA TETAP BEROPERASI BELASAN TAHUN, APARAT DIMINTA BERTINDAK!

Sebarkan artikel ini
IMG 20261113 WA0004

 

BOGOR – 13 November 2026, Fakta mengenai perizinan pengelolaan limbah sebuah pabrik tahu bernama Tonjong Jaya, milik pengusaha bernama Nana, di Kampung Gunung RT 01/RW 03, Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, akhirnya terungkap setelah dilakukan investigasi lapangan dan konfirmasi kepada pihak pemerintah setempat.

 

Berdasarkan hasil konfirmasi awak media kepada pihak Kecamatan Tajur Halang, yang ditindaklanjuti dengan koordinasi Camat Tajur Halang, Ivan, bersama unsur pemerintah Desa Tonjong, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Satpol PP, diketahui bahwa dokumen perizinan yang dimiliki pelaku usaha tersebut baru sebatas izin lingkungan. Sementara itu, perizinan teknis terkait pengelolaan air limbah atau IPAL belum diterbitkan.

 

Hal tersebut diperkuat dengan percakapan antara pihak Desa Tonjong dan Camat Ivan yang menyampaikan:

 

“Baru izin lingkungan saja, Pak. Untuk izin IPAL belum, akan diurus dan ditindaklanjuti.”

 

Pernyataan tersebut menjadi perhatian serius, mengingat kegiatan produksi pabrik telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana pengelolaan air limbah produksi selama ini dilakukan, terutama apabila limbah dialirkan langsung ke badan sungai tanpa memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran lingkungan.

 

*BELASAN TAHUN BEROPERASI, BAGAIMANA PENGAWASAN LINGKUNGANNYA?*

 

Persoalan ini bukan sekadar administrasi perizinan. Pengelolaan air limbah industri merupakan kewajiban setiap pelaku usaha yang kegiatan operasionalnya menghasilkan limbah dan berpotensi mencemari lingkungan.

 

Apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa air limbah dibuang ke sungai tanpa memenuhi persyaratan teknis, tanpa pengolahan yang sesuai, atau melampaui baku mutu yang ditetapkan, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Masyarakat mempertanyakan bagaimana aktivitas usaha tersebut dapat berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penyelesaian persoalan perizinan teknis pengelolaan air limbah.

 

*📌DASAR HUKUM DAN SANKSI YANG HARUS DITEGAKKAN*

 

Ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam:

 

1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah, antara lain melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.

2. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

 

Apabila pelanggaran terbukti melalui pemeriksaan dan pengujian, sanksi yang dapat diterapkan sesuai jenis pelanggarannya meliputi:

 

– Sanksi administratif, berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan, hingga pencabutan perizinan berusaha sesuai ketentuan yang berlaku.

– Pasal 98 UU 32/2009, apabila terbukti terdapat perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan, dengan ancaman pidana penjara dan denda sesuai ketentuan pasal tersebut.

– Pasal 99 UU 32/2009, apabila pelanggaran tersebut terjadi karena kelalaian dan memenuhi unsur tindak pidana lingkungan hidup, dengan ancaman pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Penjatuhan sanksi pidana harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana, hasil pemeriksaan laboratorium, serta proses penegakan hukum oleh aparat berwenang.

 

*🔊SERTIFIKAT DAN STATUS BANGUNAN DI SEPADAN SUNGAI IKUT DIPERTANYAKAN*

 

Tidak hanya persoalan IPAL, masyarakat juga meminta pemerintah daerah memeriksa legalitas bangunan pabrik yang disebut berdiri di area bahu atau sempadan sungai.

 

Masyarakat mempertanyakan apakah bangunan tersebut memiliki dasar penguasaan tanah, dokumen kepemilikan atau hak atas tanah yang sah, serta persetujuan bangunan gedung sesuai ketentuan.

 

Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah lokasi bangunan berada dalam kawasan sempadan sungai yang memiliki ketentuan perlindungan khusus. Apabila terbukti melanggar ketentuan tata ruang, bangunan gedung, maupun ketentuan perlindungan sungai, penindakan harus dilakukan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.

 

*🔊DESAKAN MASYARAKAT: JANGAN BERHENTI PADA PENDATAAN!*

 

Masyarakat meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Satpol PP, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta instansi teknis terkait segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap operasional Pabrik Tahu Tonjong Jaya.

 

Pemeriksaan tersebut harus mencakup dokumen persetujuan lingkungan, persetujuan teknis air limbah, kelayakan dan fungsi IPAL, titik pembuangan limbah, hasil uji laboratorium kualitas air, serta legalitas bangunan dan status lahan di sekitar sungai.

 

Apabila ditemukan pelanggaran, masyarakat meminta agar sanksi ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk penghentian sementara kegiatan usaha apabila memang memenuhi dasar hukum untuk dilakukan tindakan tersebut.

 

Jangan sampai kepentingan kegiatan usaha mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan dan mengorbankan ekosistem sungai serta kepentingan masyarakat sekitar.

 

Kini publik menunggu langkah nyata Pemerintah Kabupaten Bogor. Apakah persoalan ini akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan penegakan hukum, atau hanya berakhir pada koordinasi tanpa penyelesaian?

 

Tim Red / Rdwn

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!