Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Laporan Khusus

Ketua Komisi III DPR Cawe-Cawe Pilrek Unila, Etika Jabatan Dipertanyakan

rilliswawan
×

Ketua Komisi III DPR Cawe-Cawe Pilrek Unila, Etika Jabatan Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini
IMG 20261108 WA0025

 

BANDAR LAMPUNG –busernet.co.id // Dukungan terbuka Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., terhadap Dr. Budiyono, S.H., M.H., dalam kontestasi Pemilihan Rektor Universitas Lampung (Unila) periode 2027–2031 menuai pertanyaan dari perspektif etika pejabat publik dan independensi perguruan tinggi.

 

Persoalannya bukan sekadar hak seseorang untuk menyampaikan dukungan kepada kandidat tertentu. Namun, ketika dukungan itu disampaikan oleh pejabat publik yang memiliki posisi strategis di lembaga negara, muncul pertanyaan mengenai batas antara ekspresi pribadi dan penggunaan pengaruh jabatan.

 

Melalui akun Instagram @habiburokhmanjkttimur, Habiburokhman beberapa kali menyampaikan dukungan kepada Budiyono. Dalam sejumlah video pendek yang diunggah, ia secara terbuka mengajak masyarakat untuk mendukung Budiyono sebagai Rektor Unila.

 

Dukungan tersebut bukan hanya dilakukan sekali. Berulangnya penyampaian dukungan melalui akun media sosial yang bersangkutan membuat persoalan ini semakin menarik untuk dicermati, terutama terkait kapasitas dan identitas yang digunakan ketika menyampaikan pernyataan.

 

Dalam biografi akun Instagram tersebut, Habiburokhman mencantumkan sejumlah jabatan strategis, yakni Ketua Komisi III DPR RI, Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, serta Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra.

 

Pencantuman jabatan-jabatan tersebut membuat publik wajar mempertanyakan dalam kapasitas apa dukungan itu disampaikan. Apakah murni sebagai pribadi dan sesama alumni, ataukah terdapat dimensi pengaruh politik yang melekat pada jabatan publiknya?

 

Pertanyaan ini penting karena pemilihan rektor bukan kontestasi politik praktis. Perguruan tinggi memiliki otonomi pengelolaan yang harus dijalankan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, serta efektivitas dan efisiensi.

 

Hal tersebut diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 62 ayat (1) menyatakan perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.

 

Sementara Pasal 63 menegaskan otonomi tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, serta efektivitas dan efisiensi.

 

Dengan demikian, independensi pengelolaan perguruan tinggi bukan sekadar persoalan kebiasaan atau etika akademik, melainkan memiliki landasan hukum.

 

Dalam konteks Pilrek Unila, dukungan dari tokoh politik memang tidak serta-merta dilarang. Namun, dukungan tersebut perlu dibedakan dari tindakan yang menggunakan kewenangan, fasilitas, ataupun pengaruh jabatan untuk mengarahkan proses pemilihan.

 

Kode Etik DPR dan Batas Kepatutan Jabatan

 

Persoalan ini juga dapat ditelaah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 sebagaimana telah diubah.

 

Pasal 235 UU MD3 mengamanatkan DPR menyusun kode etik yang wajib dipatuhi setiap anggota untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga.

 

Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI.

 

Pasal 2 ayat (4) mengatur bahwa anggota DPR harus menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR, termasuk ketika menggunakan hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Sementara Pasal 3 ayat (1) mewajibkan anggota menghindari perilaku tidak pantas yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR, baik di dalam maupun di luar gedung parlemen.

 

Lebih jauh, Pasal 5 ayat (2) menegaskan anggota DPR harus bersedia diawasi masyarakat dan konstituennya.

 

Ketentuan yang juga relevan adalah Pasal 6 ayat (3), yang mengatur bahwa anggota DPR dalam menyampaikan hasil rapat harus sesuai dengan kapasitasnya, baik sebagai anggota maupun sebagai pimpinan alat kelengkapan DPR. Pasal 6 ayat (4) juga melarang penggunaan jabatan untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, maupun golongan.

 

Ketentuan tersebut memang tidak secara eksplisit melarang anggota DPR menyampaikan dukungan pribadi terhadap calon rektor. Namun, aturan itu memberikan standar etik mengenai bagaimana seorang pejabat legislatif menjaga batas antara kapasitas pribadi dan kedudukan kelembagaannya.

 

Karena itu, penggunaan identitas jabatan dalam komunikasi publik patut menjadi bagian dari penilaian kepatutan. Apalagi jika dukungan tersebut berpotensi dipersepsikan masyarakat sebagai dukungan institusional, bukan sekadar pandangan pribadi.

 

Dalam perspektif hukum, perlu dibedakan tiga hal: hak berekspresi sebagai warga negara, kepatutan etik sebagai anggota DPR, dan penyalahgunaan kewenangan atau fasilitas negara. Ketiganya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

 

Ada Mekanisme Sanksi Etik

 

Apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik, mekanisme penanganannya telah diatur secara jelas.

 

Pasal 19 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), melalui upaya pencegahan dan penindakan.

 

Selanjutnya, Pasal 20 mengklasifikasikan pelanggaran etik menjadi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Pasal 21 mengatur jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, mulai dari teguran lisan atau tertulis, pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan, hingga pemberhentian sementara paling singkat tiga bulan atau pemberhentian sebagai anggota DPR untuk pelanggaran berat.

 

Namun, sanksi tersebut tidak otomatis dijatuhkan hanya karena seorang anggota DPR menyampaikan dukungan kepada kandidat tertentu. Harus ada pemeriksaan, pembuktian, dan keputusan MKD berdasarkan ketentuan yang berlaku.

 

Adapun Pasal 236 ayat (3) UU MD3 memang melarang anggota DPR melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akan tetapi, Pasal 237 ayat (3) mengatur konsekuensi pemberhentian apabila pelanggaran tersebut terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

 

Dengan demikian, ruang yang lebih relevan untuk ditelaah dalam persoalan ini adalah kepatutan etik dan kemungkinan penggunaan pengaruh jabatan, bukan serta-merta menyimpulkan adanya tindak pidana.

 

Pengamat Hukum: Cawe-cawe Tidak Etis

 

Pengamat Hukum Azwar Arifin, S.H., M.H., menilai keterlibatan pejabat publik dalam memberikan dukungan terbuka kepada salah satu kandidat rektor merupakan tindakan yang tidak etis apabila membawa pengaruh jabatan ke dalam proses pemilihan.

 

Menurut Azwar, posisi anggota DPR RI mempunyai pengaruh besar di tengah masyarakat. Karena itu, dukungan terbuka kepada salah satu calon rektor berpotensi membuat proses pemilihan tidak sehat dan tidak memberikan pendidikan politik maupun keteladanan yang baik.

 

“Selaku anggota DPR RI, cawe-cawe seperti itu jelas tidak etis. Posisinya mempunyai pengaruh besar di masyarakat. Itu pemilihan rektor Unila, jelas membuat proses Pilrek tidak sehat dan tidak mendidik, padahal itu lembaga pendidikan tinggi,” demikian pandangan Azwar, Jumat, 6 November 2026.

 

Ia juga mengingatkan bahwa dukungan seorang pejabat negara dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kemenangan kandidat tertentu tidak sepenuhnya lahir dari kapasitas dan proses yang berjalan, melainkan karena adanya dukungan tokoh dengan pengaruh politik.

 

“Seolah-olah Budiyono menang karena dia. Tentu merugikan integritas Budiyono,” ujarnya.

Azwar menilai persoalan tersebut setidaknya menghadirkan konsekuensi moral bagi pejabat publik yang bersangkutan. Menurut dia, seorang anggota DPR semestinya mempertimbangkan dampak pernyataan dan tindakannya terhadap kepercayaan masyarakat.

 

Ketika ditanya mengenai kemungkinan sanksi, Azwar menyebut sanksi moral sebagai konsekuensi yang paling nyata menurut pandangannya. Ia juga menyinggung persoalan kolusi, nepotisme, dan koncoisme sebagai hal yang perlu dikritisi.

 

Pilrek Unila dan Ujian Independensi Kampus

 

Dalam konteks Pilrek Unila, persoalan ini semakin menarik karena tahapan pemilihan telah memasuki fase penting.

 

Pada 29 Oktober 2026, Senat Unila menetapkan tiga calon rektor periode 2027–2031, yakni Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes., Prof. Dr. Warsito, S.Si., D.E.A., Ph.D., dan Dr. Budiyono, S.H., M.H.

 

Ketiganya melanjutkan proses pemilihan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dalam mekanisme pemilihan yang berlaku, Senat memiliki 65 persen hak suara, sedangkan Menteri memiliki 35 persen.

 

Unila sebelumnya telah menyatakan komitmen menyelenggarakan pemilihan secara objektif, transparan, akuntabel, bebas benturan kepentingan, dan berintegritas. Panitia juga diwajibkan menjaga netralitas serta menolak dan melaporkan tekanan, intervensi, maupun ancaman.

 

Artinya, proses pemilihan masih harus berjalan melalui mekanisme resmi yang telah ditentukan. Dukungan dari luar institusi tidak semestinya menggantikan penilaian terhadap kapasitas akademik, rekam jejak, integritas, serta visi kepemimpinan para kandidat.

 

Terlebih, Unila merupakan perguruan tinggi negeri yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pemilihan rektor semestinya menjadi ruang kompetisi gagasan dan kualitas kepemimpinan, bukan arena adu kedekatan dengan tokoh politik maupun pejabat negara.

 

Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu dijawab bukan apakah Habiburokhman boleh menyukai atau mendukung Budiyono. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah seorang pejabat publik telah mempertimbangkan batas kepatutan ketika menyampaikan dukungan dengan membawa identitas jabatan yang melekat padanya.

 

Habiburokhman perlu memberikan penjelasan mengenai kapasitasnya saat menyampaikan dukungan tersebut. Apakah dukungan itu murni sebagai pribadi dan alumni, atau disampaikan dalam kapasitas politik dan kelembagaan?

 

Dr. Budiyono juga patut diberi ruang untuk menjelaskan apakah dukungan tersebut merupakan dukungan personal yang tidak berkaitan dengan proses maupun mekanisme resmi Pilrek.

 

Sebab, integritas seorang calon rektor tidak hanya diuji ketika memperoleh suara, tetapi juga ketika namanya didukung oleh tokoh-tokoh berpengaruh.

 

Kemenangan yang bermartabat harus berdiri di atas mekanisme yang sah, independen, dan bebas dari tekanan. Kampus harus tetap menjadi rumah bagi ilmu pengetahuan, bukan ruang yang membuat independensinya dipertanyakan karena bayang-bayang kekuasaan.

 

( Wahyu Ambon)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!