LAMPUNG TIMUR – Pengelolaan excavator bantuan untuk Kelompok Tani Mekar, Desa Gunung Tiga, Kecamatan Batanghari Nuban, kini menjadi perhatian Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Pengurus kelompok mengakui alat tersebut pernah disewakan dan dibawa ke Palembang, sementara Kepala Desa Gunung Tiga mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut.
Klarifikasi digelar di Balai Desa Gunung Tiga, Rabu (4/11/2026), sekitar pukul 09.30 WIB. Hadir dalam kegiatan itu Surip selaku Irban V Inspektorat beserta tim, Kepala Desa Gunung Tiga Helmi Husin (Helmi HS), perwakilan Koramil dan Polsek setempat, serta sejumlah warga dan anggota Kelompok Tani Mekar.
Dalam sambutannya, Surip menjelaskan bahwa kedatangan tim merupakan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang diteruskan melalui Polres Lampung Timur. Ia menyebut klarifikasi masih menjadi tahap awal untuk mengumpulkan keterangan dan dokumen, sebelum ditentukan apakah perlu dilanjutkan ke pemeriksaan atau audit.
Namun, persoalan yang perlu dijawab tidak berhenti pada keterangan anggota kelompok tani.
Ketua Kelompok Tani Mekar, Rohman alias Leman, sebelumnya mengakui bahwa excavator tersebut pernah disewakan dengan tarif Rp200 ribu per jam. Ia juga mengungkapkan alat itu sempat dibawa ke Palembang untuk membantu mesin miliknya yang mengalami kerusakan.
Pengakuan tersebut menyisakan pertanyaan serius: apakah penyewaan dilakukan atas keputusan bersama kelompok atau keputusan pengurus sendiri? Siapa yang memberikan izin pemindahan alat ke luar daerah? Ke mana hasil penyewaan digunakan? Dan siapa yang bertanggung jawab mengawasi pemanfaatannya?
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Gunung Tiga, Helmi Husin, justru menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui persoalan excavator itu.
“Saya tidak tahu,” ujar Helmi dalam sambutannya.
Ia juga menyampaikan telah menghubungi sejumlah anggota kelompok tani untuk menanyakan pengetahuan mereka mengenai bantuan tersebut. Helmi meminta agar mereka memberikan keterangan secara jujur sesuai fakta yang diketahui.
Di sisi lain, Herianto, yang mengaku pernah menjadi bagian dari tim pemeriksa saat penyerahan excavator, juga menyatakan tidak mengetahui pemindahan alat ke Palembang. Ia mengingat terakhir kali melihat excavator berada di rumah Leman sekitar 2021–2022.
Jika pengurus mengakui alat pernah disewakan dan dipindahkan, sementara Kades mengaku tidak tahu dan pihak yang pernah ikut memeriksa juga tidak mengetahui pemindahan tersebut, maka satu hal menjadi penting: bagaimana pengawasan terhadap bantuan itu berjalan selama bertahun-tahun?
Berdasarkan data LKPP Tahun 2018, tercatat pengadaan satu unit excavator pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur dengan kode RUP 18651346 dan pagu Rp1,7 miliar. Angka tersebut merupakan pagu pengadaan, bukan otomatis nilai pembayaran maupun kerugian negara.
Ikatan Wartawan Online, IWO Lampung Timur telah menyampaikan pengaduan kepada Polres Lampung Timur pada 20 Juli 2026. Melalui surat tertanggal 29 Oktober 2026, Polres menyampaikan tindak lanjut berupa koordinasi dengan Inspektorat untuk menelaah pengaduan tersebut.
Kini, perhatian tidak hanya tertuju kepada pengurus kelompok tani. Dinas yang mengadakan dan menyerahkan excavator juga perlu menjelaskan bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan, apakah ada pemeriksaan berkala, serta apakah terdapat dokumen persetujuan atas penyewaan dan pemindahan alat.
Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada klarifikasi warga, sementara pertanyaan mengenai tanggung jawab pengurus, pengawasan dinas, dan keberadaan aset justru tidak terjawab.
Inspektorat diharapkan menelusuri seluruh rangkaian pengadaan hingga pemanfaatan excavator, termasuk mencocokkan dokumen serah terima dengan kondisi dan keberadaan fisik alat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kesimpulan resmi mengenai dugaan penyimpangan maupun kerugian negara. Redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi Dinas Pertanian, pengurus Kelompok Tani Mekar, serta seluruh pihak terkait.
( Ambon)













